REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjamin netralitas perwira tinggi Polri, yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur untuk mengisi kekosongan pimpinan pada Pilkada 2018. "Iya, (jaminan netralitas) harus ada. Mereka ini sebagai misi untuk mengamankan pilkada. Itu kan tidak dianjurkan berpihak tapi justru netral. Jadi enggak usah khawatir," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (26/1).

Mantan Panglima TNI ini menuturkan para plt gubernur dari Polri tersebut dapat diusut, jika kelak dalam kepemimpinannya menunjukkan sikap-sikap yang berpihak. "Pejabat ini kan ada sumpahnya. Kalau memang enggak netral ya tangkap saja," tambah dia.

Menko Polhukam mengatakan penunjukkan dua perwira tinggi Polri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu sebelumnya telah dikoordinasikan dengan kementeriannya. "Nanti juga dari Kementerian Polhukam akan ada yang dikirim sebagai Plt Gubernur. Terserah Pak Tjahjo mau ditempatkan di mana," ucap Wiranto.

Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk sebagai plt gubernur adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin, yang akan menjabat Plt Gubernur Sumatra Utara Selanjutnya adalah Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, yang akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika