REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan partainya mendukung penuh keinginan Presiden Joko Widodo agar TNI dilibatkan secara langsung dalam penanganan terorisme di Indonesia. "Golkar mendukung pemikiran Presiden Joko Widodo terkait perlunya TNI dilibatkan. Tinggal nanti pansus merumuskan bagaimana bentuk-bentuk keterlibatannya," kata Muetya di Jakarta, Kamis (25/1).

Meutya menyakini, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak seperti rezim Orde Baru yang terkesannya tertutup dan tidak bisa diawasi. Menurut dia saat ini eranya sudah transparan sehingga jika ada pelanggaran-pelanggar hak-hak sipil tidak bisa ditutup-tutupi seperti masa lalu.

"Jika ada pelanggaran-pelanggar hak-hak sipil tidak bisa ditutup-tutupi seperti masa lalu, jadi saya rasa TNI akan hati-hati sekali ketika melakukan pelibatan dalam penanganan terorisme," ujarnya.

Menurut Meutya, terorisme adalah musuh bersama, dengan begitu keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme memang sangat diperlukan. Sementara itu, Meutya juga berpandangan bahwa surat terbuka yang dilayangkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Panitia Khusus (Pansus) Terorisme, sesuatu hal yang biasa untuk memberikan masukan dalam pembahasan UU Terorisme di DPR.

"Surat untuk kajian sebagai masukan dalam pansus maupun panja oleh lembaga, adalah hal yang biasa dalam mekanisme pembahasan UU," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme. Presiden juga meminta hal itu dimasukan ke dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme yang hingga kini masih dibahas di DPR RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika