REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta masyarakat berperan aktif dalam menyukseskan agenda politik yang akan dihangatkan oleh pemilihan kepala daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Presiden (Pilpres). Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melaporkan ketika ada kecurangan yang anggota TNI. Sebab, sebagai lembaga pertahanan TNI harus bersikap netral.

Masyarakat pun diminta tidak resah dan curiga atas keberadaan TNI ketika memasuki massa pemilihan umum. Sebab seluruh pasukan TNI telah disiapkan memiliki mental yang berposisi netral.

"Kalau ada pimpinan-pimpinan TNI yang aneh-aneh, saya kira dikritisi saja agar tidak bablas. Saya pikir dalam kondisi negara seperti ini, sudah keterbukaan, siapapun boleh mengoreksi siapapun, sepanjang dia tidak melakukan azas tidak taat," kata Moeldoko dalam seminar Pilkada Damai Gerakan Pemuda Islam Indonesia di Gedung Krida Bhakti, Jalan Veteran III, Rabu (24/1).

Moeldoko menyampaikan, seluruh anggota TNI harus bisa menerima kritikan dari masyarakat terkait apapun itu termasuk jika mereka kritik mengenai pemilihan umum. Pada saat dia menjabat sebagai Panglima TNI, Moeldoko bahkan meminta seluruh anggota agar bisa menerima kritikan dari pihak luar, sehingga semua orang bisa lebih dewasa sebagai warga negara.

Untuk Komisi Pemillihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Moeldoko meminta agar lembaga ini bisa bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. KPU dan Bawaslu pun harus bisa membangun pemilu damai dan demokrasi yang berkualitas.

Panglima TNI terpilih, Marsekal Hadi Tjahjanto menjamin akan menjaga netralitas TNI di tengah tahun politik 2018 dan 2019 mendatang. "Netral ya netral, caranya adalah kita memperkuat jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional dan tentara profesional," kata Hadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika