REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi Pemerintah yang ia anggap tidak dapat menangani wabah campak dan kasus gizi yang meluas di Pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Fadli pun menyebut ironis kepada Pemerintah yang kerap membanggakan kemajuan termasuk soal kedaulatan pangan.
"Di satu sisi kita selalu membanggakan kemajuan, termasuk soal kedaulatan pangan, selain persoalan impor beras, yang terjadi di asmat penanganan ini satu hal yang ironis," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (23/1).
Fadli menilai Pemerintah selama ini terlalu berkutat pada pembangunan infrastruktur. Sementara pembangunan manusia serta persoalan mendasar lainnya tidak dipikirkan. Termasuk soal kebutuhan pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan.
"Ini menandakan bahwa kita masih berkutat dengan hal-hal yang basic, Pemerintah harus lihat ini hal serius, jangan terlalu banyak infrastruktur, tetapi pembangunan manusianya tidak dipikirkan," ujar Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menilai, wabah campak maupun gizi buruk semestinya tidak terjadi di Papua. Hal ini karena dana otonomi khusus untuk Papua juga cukup besar telah digelontorkan dari anggaran negara.
"Pemerintah manajemen di daerahnya mesti dilakukan pengawasan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi, satu musibah di Asmat," ujar Fadli.
Karenanya, ia berharap Pemerintah melakukan langkah cepat terkait persoalan Asmat tersebut. Ia juga meminta agar Menteri Sosial baru Idrus Marham konsern terhadap penyelesaian Asmat secata menyeluruh.
"Yang pasti ya langkah yang sekarang ini, seperti yang dilakukan untuk prioritas mensos yang baru Idrus Marham sudah tepat sementata ini. Tapi yang perlu dipikirkan kontinuitasnya, sustainabilitynya, mesti kasus per kasus, bagaimana jalur kendali gizi yang baik itu gimana," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika