REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sebanyak empat miliarder di Kota Bekasi, Jawa Barat, akan mempertaruhkan gagasan serta finansialnya dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juli 2018 di wilayah setempat. "Hingga 2013, harta saya yang tercantum dalam Laporan Harta dan Kekayaan Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp 7 miliar lebih. Untuk 2018, harta saya belum tercantum di website KPK," kata bakal calon wakil wali kota Bekasi Tri Adhiyanto di Bekasi, Selasa (23/1).
Menurut dia, harta dan kekayaannya hingga kini terus bertambah dengan pendapatan bersih gaji dan tunjangan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi total berkisar Rp 50 juta per bulan. "Tunjangan saya dalam setahun rata-rata mencapai Rp 1 miliar di luar gaji bulanan saya sebagai kepala dinas," katanya.
Berdasarkan hasil publikasi laman KPK www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn hingga Selasa sore baru tiga bakal calon kandidat Pilkada Kota Bekasi yang telah tercantum harta kekayaannya. Mereka yakni bakal calon wali kota Bekasi Rahmat Effendi, bakal calon wali kota Bekasi Nur Supriyanto dan bakal calon wakil wali kota Bekasi Adhy Firdaus.
Pasangan Tri Adhiyanto, yakni Rahmat Effendi telah melaporkan perolehan kekayaannya hingga Januari 2018 total sebesar Rp 7,4 miliar lebih. Harta tersebut diperoleh bakal calon wali kota Bekasi dari unsur petahana itu selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bekasi periode 2013-2018.
Sedangkan bakal calon wali kota Bekasi Nur Supriyanto diketahui mengantongi jumlah kekayaan total Rp 4,1 miliar hingga 2018 dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar dari fraksi PKS hingga 2018. Pasangan Nur Supriyanto, yakni Adhy Firdaus tercatat sebagai bakal calon wakil wali kota Bekasi dengan harta tertinggi yang tercatat mencapai total Rp 61 miliar lebih hingga 2018.
Adhy Firdaus diketahui pernah berprofesi sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi, pengusaha jasa tour and travel umrah dan juga pengelola universitas swasta di Kota Bekasi. Dalam pernyataannya, Adhy mengaku akan fokus pada promosi gagasan pembangunan daerah selama tahapan kampanye berlangsung.
"Saya sedang melakukan link and match aspirasi warga Kota Bekasi dengan materi kampanye di Kota Bekasi. Saya tidak mengutamakan finansial karena saya, yakni masyarakat kita tidak selalu matrealistis dan berfikiran fragmatis," katanya.
Politisi Gerindra itu mengaku lebih memilih mengeluarkan staminanya dengan terjun langsung ke lapangan guna menggali aspirasi masyarakat terhadap pola pembangunan lima tahun ke depan di Kota Bekasi. Sementara itu, Rahmat Effendi mengaku akan mengusung 'kampanye murah' karena merasa percaya diri dengan hasil kinerja pembangunan daerah yang direalisasikan oleh seluruh jajarannya pada periode 2013-2018.
"Kampanye murah sajalah. Toh masyarakat Kota Bekasi saat ini sudah sangat merasakan peran pemerintah daerah dalam kehidupan mereka. Paling yang dibutuhkan nanti hanya dana untuk pengadaan kaos, spanduk, dan honor saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika