REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno (IP) memfungsikan Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Zona A yang baru saja diresmikan sebagai shelter tsunami. Gedung lima lantai yang terletak tepat di tepi Pantai Padang tersebut dibangun untuk melengkapi Taman Budaya Sumbar yang lebih dulu berdiri. Namun karena potensi bencana di Kota Padang cukup tinggi, Pemprov Sumbar merancang gedung dengan kemampuan sebagai pusat perlindungan dari bencana tsunami.
"Gedung ini bisa untuk shelter. Kami wajibkan, gedung-gedung baru sekaligus bisa untuk shelter. Polda, Kejati, Kantor Gubernur, semua shelter," ujar IP usai meresmikan GPK, akhir pekan ini.
Risiko bencana gempa dan tsunami di Kota Padang, Sumatra Barat memang cukup tinggi. Sepanjang 2017 saja, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi 236 gempa tektonik di wilayah Sumbar. Dari angka tersebut, 22 gempa di antaranya merupakan gempa dengan magnitudo di atas lima skala richter.
Sekretaris BPBD Sumbar Eli Yusman menyebutkan, Kota Padang memiliki 42 shelter berupa gedung perkantoran, hotel, masjid, atau shelter yang memang dibangun oleh BPBD Sumatra Barat. Salah satu shelter yang memang dibangun oleh pemerintah dan BPBD Sumbar yakni shelter yang terintegrasi langsung dengan Masjid Darussalam Tabing.
Selain itu, sejumlah shelter yang bangunannya dirancang tahan gempa dan tsunami adalah Gedung Kantor Gubernur Sumatra Barat, Masjid Raya Sumbar, Polda Sumbar, dan Gedung Bank Indonesia Perwakilan Sumbar. Pasar Raya Padang juga sudah dirancang tahan gempa dan tsunami. Masyarakat Kota Padang bisa segera mengevakuasi diri menuju lokasi-lokasi tersebut, selain shelter-shleter kecil yang tersebar di seluruh Kota Padang. Perlu diketahui, hotel-hotel berbintang di Padang juga sudah dirancang tahan gempa dan tsunami.
"Lokasi aman lainnya, shelter alam seperti Gunung Pangilun dan Gunung Padang," kata Eli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika