REPUBLIKA.CO.ID, MENTAWAI -- Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sumatra Barat kini memiliki pasar ikan higienis di Pulau Sikakap. Pembangunan pasar ikan memang sejalan dengan target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memprioritaskan pulau-pulau terluar, termasuk Mentawai, sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Keberadaan pasar ikan di Sikakap diharapkan mampu menggenjot hasil tangkapan nelayan, khususnya komoditas ikan tuna, cakalang, lobster, dan kerapu.
Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, menyebutkan, dalam peresmian pasar ikan higienis di Pulau Sikakap, Mentawai kali ini ia juga menyerahkan sejumlah bantuan dari KKP. Bantuan tersebut berupa 15 unit kapal ikan ukuran 5 grosston (GT), bantuan alat tangkap 15 unit gillnet millenium, 5 unit cold box kapasitas 1 ton, 1 unit mobil pick up pengangkut es, serta pembangunan jalan dan talud pelabuhan sepanjang 40 meter.
Sementara itu, bantuan dari Pemprov Sumbar berupa pembangunan delapan unit rumah nelayan, pembangunan pasar ikan, satu unit pabrik es kapasitas 15 ton, dan pembangunan jalan serta drainase. Menurut Nasrul, seluruh pembangunan sentra perikanan terpadu akan terhubung dengan jalur Trans-Mentawai yang sedang dibangun. Trans-Mentawai ini terbagi dua, yakni jalur laut dan darat.
"Pembangunan jalur laut dan darat diharapkan dapat memajukan pembangunan Mentawai," kata Nasrul, Kamis (18/1).
Berdasarkan perhitungan pemerintah, dibutuhkan Rp 2,4 triliun untuk mempercepat Kepulauan Mentawai keluar dari daftar daerah tertinggal. Seluruh dana tersebut bakal difokuskan untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan, terutama akses menuju pedalaman.
Selama ini, warga Mentawai yang tinggal di pedalaman kesulitan memasarkan hasil bumi mereka lantaran keterbatasan infrastruktur jalan.
Nasrul juga mengingatkan, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bakal menjadi pedoman pembangunan di kawasan kepulauan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di darat harus terpadu dengan infrastruktur di darat, tidak saling membunuh potensi, baik di darat dan laut.
"Catatan juga, nelayan tolong tangkap ikan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Tidak merusak karang," kata Nasrul.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti, menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memang memiliki fokus melakukan pembangunan di pulau-pulau terluar termasuk daerah perbatasan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan dan terluar Indonesia merupakan bahan bakar bagi kedaulatan negara.
Apalagi, titik-titik terluar menjadi garda terdepan dalam membentengi Indonesia dari ancaman-ancaman eksternal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika