Kamis 18 Jan 2018 14:37 WIB

Rumah DP Nol, DKI Subsidi 1 Persen dari Uang Muka FLPP

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Nur Aini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi peletak batu pertama (ground breaking) pembangunan rumah susun Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1).
Foto: Republika/ Mas Alamil Huda
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi peletak batu pertama (ground breaking) pembangunan rumah susun Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan program kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat untuk melunasi janji rumah DP nol rupiah. Pemprov akan menyubsidi DP satu persen yang disyaratkan program FLPP.

"FLPP itu artinya dengan skema satu persen lalu yang satu persennya dari kita," kata Gubernur DKI Anies Baswedan saat ground breaking rumah susun DP nol rupiah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

 

Dia menjelaskan, FLPP menyaratkan DP untuk KPR bersubsidi sebesar satu persen. Pemprov DKI, kata Anies, akan menyubsidi satu persen DP tersebut dengan APBD DKI sehingga warga ibu kota tak perlu membayar uang muka alias 0 rupiah dalam pembelian rumah susun tersebut.

 

FLPP merupakan pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut, di mana suku bunga rendah dan flat atau tak berubah selama masa cicilan. Suku bunga untuk program ini hanya lima persen dan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

 

Di antara syarat yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah penerima belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Selain itu, gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk rumah sejahtera tapak dan Rp 7 juta untuk rumah sejahtera susun.

 

KPR FLPP memang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berpenghasilan tetap maupun tak tetap. Anies menyebut hunian vertikal ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yakni di bawah Rp 7 juta.

 

Hunian vertikal Klapa Village di Pondok Kelapa ini akan dijual dengan DP 0 rupiah dengan skema pembiayaan FLPP melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk Pemprov DKI. "Jadi nanti BLUD yang akan mengumumkan, kemudian juga proses pendaftarannya dan lain-lain lewat situ, mudah-mudahan bulan April kita sudah selesai BLUD-nya dan nanti BLUD yang akan mengelola proses penerimaan, pendaftaran bagi warga yang ingin mendapatkan rumah di proyek ini, juga di proyek-proyek lain," ujar Anies.

 

Anies mengatakan, tahap pertama pembangunan hunian vertikal bernama Klapa Village di Pondok Kelapa ini akan dibangun satu tower terlebih dulu dari rencana dua tower. Pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun. Namun, Anies meminta bisa menyelesaikannya lebih cepat.

 

Di tower pertama ini, akan dibangun 20 lantai dengan total 703 unit. Sebanyak 513 unit di antaranya bertipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk tipe 36 dengan dua kamar adalah Rp 320 juta, sementara tipe 21 seharga Rp 185 juta dengan satu kamar.

 

Baca juga: Pemprov DKI Bangun Rumah DP 0 Persen, Ini Perincian Harganya

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement