REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya integrasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah pencemaran di Sungai Citarum. Jokowi menilai jika integrasi antara semua pihak berjalan baik, maka masalah pencemaran Sungai Citarum bisa diselesaikan dalam kurun waktu 7 tahun.
"Kuncinya ada di integrasi semua kementerian, lembaga pemerintah pusat daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kuncinya hanya di sini, terintegrasi, tidak ada yang lain," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang membahas soal Sungai Citarum di Graha Wiksa Praniti Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/1).
Sungai Citarum mengalir dari hulu di Gunung Wayang Selatan Kota Bandung dan mengalir ke utara dan bermuara di laut Jawa. Citarum mengaliri 12 wilayah administrasi kabupaten/kota. "Kalau bisa kita integrasikan, perkiraan saya 7 tahun ini bisa kita selesaikan dengan baik, hulu sampai hilir, hulu, tengah, hilir," ujar Presiden.
Presiden mengakui pada saat kunjungan kerjanya ke Bandung pada Desember 2017 lalu, ia telah berjanji untuk kembali lagi ke Jawa Barat, terutama ke Bandung untuk membahas langkah-langkah konkret dan nyata dalam rangka revitalisasi daerah aliran sungai Citarum.
"Karena selain memiliki nilai sejarah, nilai ekonomi, juga nilai sosial yang penting bukan hanya untuk masyarakat Jawa Barat tapi juga manfaat yang besar sekali untuk warga di DKI Jakarta," kata Presiden.
Menurut Presiden, sungai Citarum menjadi sumber air minum untuk 27,5 juta penduduk baik di Jabar maupun DKI Jakarta dan 80 persen air minum masyarakat Jakarta bersumber dari sungai Citarum.
"Di samping itu juga 420 ribu hektare lahan pertanian yang airnya juga bersumber dari sungai Citarum serta ada 3 PLTA yakni Saguling, Hirata dan Jati Luhur yang dibangun di aliran air sungai ini. Ketiganya mampu menghasilkan 1.400 MW pasokan listrik," jelasnya.
Sehingga Presiden meminta agar penataan sungai Citarum harus segera dilakukan dan jangan ditunda-tunda lagi. "Dan nantinya akan kita pakai untuk menjadi contoh DAS (Daerah Aliran Sungai) yang lain, yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak akan kita mulai penanganannya mulai dari hulu, tengah sampai hilir," jelas Presiden.
Di hulu, Presiden menekankan pentingnya "catchment area" yang masih dikerjakan, di tengah ada pabrik-pabrik yang air limbahnya masuk ke Citarum dan yang paling hilir juga sedang dikerjakan.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pangaribuan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Sekrataris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan pejabat lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
