REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat Marlis merasa setuju apabila Wiranto ditunjuk kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura. Ia juga mengaku tak ikhlas dengan apa yang terjadi pada partainya saat ini.
"Ya itu kami setuju. Boleh saja," tutur Marlis usai melaksanakan konferensi pers di Kantor DPP Partai Hanura di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1).
Meski begitu, ia mengembalikan hal tersebut ke Wiranto. Apabila Wiranto ingin mencari lagi orang yang lebih baik, kata Marlis, maka silakan saja. Tapi, ia dan rekan-rekannya yang lain harus mengetahui akan di bawa ke mana arah partainya terlebih dahulu.
"Kan kemarin Pak Wiranto yang minta pengertian dan persetujuan (pemilihan Oesman Sapta Odang [OSO] sebagai ketua) kepada kami. Tapi kan seperti ini kejadiannya," ujar dia.
Terkait tudingan pihaknya mencoba mengerdilkan Partai Hanura, Maelis menyebutkan, kubunya merupakan pihak-pihak yang mendirikan Partai Hanura. Beda dengan orang-orang yang ada pada kubu seberang. Menurutnya, kubu OSO tak berhak terhadap Partai Hanura.
"Mereka tidak berhak terhadap partai ini. Dari awal mendirikan bersama Pak Wiranto, kita dengan segala kemampuan, tenaga, biaya, dan waktu, semua kita korbankan. Kami tidak ikhlas sampai terjadi seperti ini," katanya.
Dalam konferensi persnya Marlis membeberkan apa saja yang dilakukan OSO selama memimpin Partai Hanura dalam setahun ke belakang. Ia mengatakan, telah terjadi pelanggaran dasar terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Pertama, ujar Marlis, OSO dengan kewenangannya meminta mereka untuk menyetujui pemindahan kewenangan penandatanganan surat keputusan pengangkatan dan surat kepengurusandewan pimpinan cabang kabupaten-kota. Dari yang sebelumnya dilakukan di tingkat provinsi menjadi kepada DPP.
"Itu adalah pelanggaran yang menurut kami sangat prinsip. Karena seharusnya itu hanya bisa dilakukan di munaslub," ungkap Marlis.
Lebih lanjut, Marlis menerangkan, OSO juga melakukan pemberhentian tanpa sebab kepada enam Ketua DPD. Ditambah lagi, hari ini yang kemarin menandatangani mosi tidak percaya juga dipecat, termasuk dirinya.
"Tapi kami tidak hiraukan dan kami anggap tidak ada karena Bapak OSO setelah rapat badan pengurus harian sudah tidak lagi kami anggap sebagai ketum," ujar Marlis.
Menurut Marlis, hal lain yang tidak terjadi di Hanura pada kepemimpinan OSO adalah soliditas. Setiap OSO ke daerah, kata dia, menimbulkan ketakutan scara psikologis. Jika OSO datang dan tak disambut dengan meriah, maka OSO akan marah ke Ketua DPD setempat.
"Dan di-Plt-kan atau diberhentikan. Ini suasana tidak kondusif," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
