REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut, Jabar sebagai daerah panas pada tahun politik 2018 ini dan 2019 mendatang. Namun, kondisi ini bisa terhindar jika masyarakat Jabar ikut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan wilayah.

"Jabar, termasuk daerah panas besar potensi untuk sesuatu yang tidak harapkan, kita tahu masyarakat tidak ingin itu," kata Wiranto yang ditemui pada suatu kegiatan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (16/1).

Wiranto menilai, kalau masyarakat bertanggungjawab terhadap keamanan wilayah mereka, maka akan lebih memudahkan aparat kemanan. Pemetaan kerawanan wilayah selama tahun politik ini sudah ada dalam indeks keamanan pemilu dari Bawaslu dan kepolisian mana yang rawan dan konflik.

"Kita netralisasi agar pada saat nanti kerawanan hilang. Intinya pemerintah jaga pemilu yang bermartabat," ujarnya.

Wiranto menjelaskan, kerawanan politik banyak macamnya seperti money politik, ganguan-gangguan di TPS, rivalitas kampanye termasuk mahar politik. "Ini tahun politik, pilkada jadi bagian fokus kita. Saya sebagai Menkopolhukam berharap tahun poltiik ini dan tahun depan bisa aman, jaga stabilitas politik," tambahnya.

Tugasnya sekarang, kata dia, menjaga agar kedepan terjadi proses politik yang bermartabat. Hal itu penting, agar tumbuh kepercayaan publik pada pemerintah. "Kita harus mengawal kegiatan politik nasional dengan baik," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika