REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA -- Gubernur Jawa Tengah (jateng) Ganjar Pranowo meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengkaji ulang wacana impor beras sebagai bentuk keberpihakan pada kalangan petani. "Barusan saya telepon mentan, kemarin juga sudah kita laporkan ke Presiden Joko Widodo agar kita menghitung betul cadangan beras nasional kita, ketika cadangan itu kita anggap cukup, maka saya minta rastra segera diturunkan, operasi pasar dilakukan," kata Ganjar di sela melakukan kunjungan kerja di Pasar Kota Banjarnegara, Selasa.
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku khawatir jika masuknya beras impor ke Indonesia, termasuk di Provinsi Jateng itu bersamaan dengan panen raya karena akan sangat merugikan para petani. "Kita dorong daerah di luar Jateng yang butuh, monggo (sila) saja untuk dipenuhi, tapi saran saya kalau Jateng sudah swasembada beras sehingga masih cukup, gak usahlah impor beras," ujarnya.
Terkait hal itu, Ganjar meminta Dinas Pertanian Provinsi Jateng memastikan daerah mana saja yang akan panen pada Fabruari dan Maret 2018 sebagai perhitungan stok cadangan beras. "Ini mesti dihitung betul, kalau impor beras terjadu dan dua bulan lagi turun atau masuk ke tanah air. Saya khawatir masuknya impor beras pas panen rata sehingga harga beras nanti jatuh lagi, kita coba antisipasi berdasarkan pengalaman kemarin," ujarnya.
Baca Juga: Swasembada, Data Meragukan dan Untung Besar Impor Beras
Setelah diketahui jumlah cadangan beras di Jateng, Bulog diminta langsung melakukan tindakan yang diperlukan, terutama di sentra-sentra yang mengalami kenaikan harga beras cukup fluktuatif. "Kita jangan bicara tolak impor beras atau tidak, itu terlalu ekstrem dan nanti jadi provokatif, kita mau menghitung kondisi sebenarnya supaya pemerintah mau bertindak," katanya.
Selain itu, Ganjar meminta Bulog menyediakan perangkat untuk mengeringkan gabah yang dibeli dari petani sehingga dari petani bisa dibelu dalam kondisi seperti yang ada pada Peraturan Menteri Pertanian. "Saya juga minta TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) provinsi turun, kepolisian juga kita minta turun, mudah-mudaham tidak ada pihak yang memainkan ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
