REPUBLIKA.CO.ID, SOLO --- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjamin partainya tak menerima mahar dalam bentuk uang dari para calon pimpinan kepala daerah yang diusung PAN.
Zulkifli mengakui seseorang calon kepala daerah harus memiliki modal untuk maju dalam Pilkada. Meski demikian modal tersebut bukan untuk partai politik melainkan untuk dana operasional yakni biaya berbagai kegiatan seperti kampanye. Biaya operasional untuk mensukseskan satu calon kepala daerah tak hanya berasal dari calon tersebut, melainkan dana patungan dari kader-kader partai.
"Seperti acara ini, kan perlu biaya. Ini patungan, saya patungan, pak Sudirman Said juga nyumbang. Kalau tak punya (modal) nanti gimana, perlu masang spanduk ini, saksi perlu makan nasi kotak kan nggak gratis, artinya perlu biaya operasional untuk biaya pemenangan, tapi untuk ngasih uang partai kami enggak," tutur Zulkifli saat temu kader PAN se-Solo Raya di GOR Manahan pada Sabtu (14/1).
Zulkifli mencontohkan dalam Pilgub DKI Jakarta, jelas dia pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh banyak bantuan dana dari kader-kader partai pengusung serta simpatisan. Zulkifli yakin banyak pendukung yang rela untuk menyumbangkan hartanya bagi pasangan yang dinilai jujur dan bersih. Dana yang terkumpul tersebut jelas dia sepenuhnya digunakan untuk biaya operasional pemenangan calon kepala daerah.
"Kami tak memungut bayaran, tanya Pak Sudirman satu rupiah pun tidak, di Jawa Barat malah pakai zam-zam dan sekilo kurma," tuturnya.
Ribut-ribut mahar politik mencuat setelah mantan Ketua Umum PSSI, La Nyalla mengaku dimintai mahar oleh salah satu partai politik untuk mewujudkan niatnya maju di Pilkada Jawa Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
