REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menegaskan, partainya tidak mengenal mahar politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang. Menurutnya, hal itu telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, bahwa partainya tidak menggunakan mahar pencalonan.
"Kami tidak mengenal yang namanya mahar pencalonan, uang perahu, atau palak. Itu yang diintruksikan ketua umum kami menghadapi pilkada serentak," tegas Viva, saat dikonfirmasi, Ahad (14/1).
Kendati demikian, Viva Yoga tidak memungkiri adanya dana kampanye. Adapun, dana tersebut memang berasal pasangan calon dan partai pengusung.
Hanya saja kalau ada anggapan mahar pencalonan sebagai syarat untuk mendapat rekomendasi dia membantahnya. Justru rekomendasi itu diberikan sebagai syarat yang sesuai dengan Undang-undang Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Oleh karena itu, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu berharap agar kepala daerah yang terpilih nanti diwajibkan untuk melaksanakan platform partai. Hal itu diperlukan untuk mempercepat kesejahteraan, kemakmuran, clean government dan good governance. "Juga diharapkan kepala daerah terpilih dapat mengemban amanat masyarakatnya nanti," kata Viva.
Sebelumnya, mantan Ketua PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti membongkar adanya mahar politik. Namun, apa yang diungkapkan terkait mahar tersebut dibantah oleh Partai Gerindra sebagai yang awalnya mengusungnya untuk maju pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
