REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Geram dengan pernyataan mantan Ketua PSSI La Nyalla akibat gagal nyagub di Pilgub Jatim 2018, para alumni 212 membentuk Garda 212 untuk mencegah klaim sepihak seperti yang dilakukan La Nyalla. Ketua Umum DPP Garda 212 Ustaz Ansufri Idrus Sambo mengungkapkan, Garda 212 ini baru saja dideklarasikan pada Sabtu (13/1).
Garda 212 ini akan menjembatani para alumni 212 yang ingin berkecimpung dalam dunia politik praktis. "Calon-calon ini akan diajukan kepada partai-partai yang selama ini memiliki hubungan erat dengan alumni 212, seperti PAN, PKB, Partai Gerindra, dan PBB. Setiap daerah pemilihan hanya akan direkomendasikan satu orang calon dari Garda 212," ujar Ustaz Sambo di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).
Nantinya, para alumni yang akan maju akan diseleksi dan disaring benar-benar untuk maju dan diajukan kepada partai pengusung Presidium Alumni 212. Garda 212 akan melibatkan kapasitas, integritas, elektabilitas, kalau sudah memungkinkan nama-nama itu akan kami ajukan. Sehingga alumni 212 dapat ikut bela kepentingan umat.
Selain itu, Ustaz Sambo mengaku telah bertemu langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu juga membahas perihal gagalnya La Nyalla untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur 2018.
"Sistem pencalonan saat mengajukan ke partai, begini, Kita sudah ketemu pak Prabowo, beliau sampaikan tiga syarat. Salah satunya, pak Prabowo akan tanya uangnya cukup nggak untuk bertarung, kalau cukup itu bisa. Emang high cost sangat mahal. Orang yang maju pasti harus punya cukup dana karena itu faktanya," ujar Ustaz Sambo.
Selain itu, Prabowo juga akan menanyakan apakah calon itu kuat akan berpotensi menang atau tidak. Elektabilitas harus cukup untuk menang, makanya ketika mengusulkan nama, Garda 212 ikut bikin survei dulu, dari situ akan disampaikan peluang menangnya.
Terakhir, Prabowo juga akan menanyakan apabila yang diusung menang dapatkah membawa dirinya menjadi presiden. Oleh karena itu, Ustadz Sambo menegaskan tidak ada kata mahar pada apa yang telah diucapkan dalam pencalonan La Nyalla di Jatim.
"Nggak ada mahar. Bahkan saya, termasuk SK yang paling cepat, tanggal 8 Agustus 2017 bagi saudara saya yang di Aceh, karena saya bisa penuhi keinginan pak Prabowo," kata Ustaz Sambo.
Bagi dia, Rp 40 miliar itu terlalu sedikit. Ia juga menyampaikan alasan mengapa Prabowo ingin dana yang cukup, karena Prabowo tidak mau jika nanti akan capek lagi mencari uangnya.
Untuk diketahui, isu ongkos politik ini kembali mencuat setelah La Nyalla 'bernyanyi' bahwa dirinya diminta mahar politik oleh Prabowo dalam pencalonannya sebagai cagub Jawa Timur. Prabowo, kata La Nyalla, meminta uang untuk saksi pilgub Rp 40 miliar.
Awalnya, La Nyalla menyebut ia diminta uang ratusan miliar rupiah yang dikiranya becanda. Ternyata, itu serius. Mantan ketua umum PSSI ini tak memenuhi permintaan itu yang kemudian pencalonannya sebagai cagub Jatim pun dibatalkan.
Permintaan uang itu, menurut La Nyalla, disampaikan Prabowo pada Sabtu (10/12) di Hambalang, Bogor, saat Gerindra mengumumkan Sudrajat sebagai cagub pada pilgub Jabar. Uang itu harus diserahkan paling telat tanggal 20 Desember 2018. "Kalau tidak saya tidak akan mendapat rekomendasi," kata La Nyalla, Kamis (11/1).
La Nyalla mendapat mandat sebagai cagub Jatim pada 11 Desember di mana surat itu berlaku 10 hari. Dalam perjalanannya, La Nyalla gagal mendapat partai koalisi dan cawagub pendampingnya. Sempat muncul wacana menyandingkannya dengan Anang Hermansyah, namun akhirnya kandas di tengah jalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika