REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap TNI berpedoman pada Undang-Undang (UU) dan peraturan yang berlaku terkait netralitas TNI. Mengingat tahun ini dan tahun depan merupakan tahun politik. "Netralitas TNI dalam pelaksanan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 adalah komitmen yang dipegang teguh," ujar Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/1).

Hadi menerangkan, sejatinya netralitas TNI merupakan kehendak rakyat. Hal itu diamanahkan dalam UU 34/2004 tentang TNI. Selain itu, lanjut dia, netralitas TNI merupakan wujud nyata yang menunjukkan TNI benar-benar tak akan masuk ke politik praktis.

Dengan adanya pedoman netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada, ia mengungkapkan, jelas menegaskan posisi prajurit TNI untuk tetap netral. Ia juga berharap, semua unsur TNI di seluruh Indonesia untuk mendukung netralitas tersebut. "Kita mengharapkan semua unsur TNI mendukung netralitas dan menciptakan keamanan di seluruh wilayah," ujarnya.

Tahun politik memang sudah bergulir. Beberapa waktu lalu, pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah sudah dilakukan dan sudah ditutup. Dari TNI, terdapat satu perwira tinggi (pati) yang mengikuti kontestasi pilkada. Ia ikut ambil bagian di Pilkada Sumatra Utara sebagai calon gubernur.

Dengan adanya peraturan tersebut, Jenderal bintang tiga Edy Rahmayadi memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad). Ia dimutasi menjadi pati di Mabes TNI AD. Serah terima jabatan akan dilakukan Senin (15/1) mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika