REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah diminta tidak lagi mengimpor beras lantaran panen padi yang melimpah dari berbagai daerah. Hal itu dinilai memang harus dilakukan sekaligus untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan.
Dari Kabupaten Sleman, permintaan agar Indonesia tidak melakukan impor beras datang dari petani-petani sampai bupati. Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan, impor beras cuma akan menjatuhkan harga beras yang dimiliki petani Indonesia.
"Kalau bisa jangan terus impor, kasihan petani," kata Sri usai melakukan panen padi di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Kamis (11/1).
Ia menekankan, kenaikan harga beras merupakan sesuatu yang sangat biasa terjadi. Namun, Sri berpendapat, jangan karena terjadi kenaikan beras yang cuma sesekali, lalu dijadikan alasan untuk Indonesia impor beras.
Justru, lanjut Sri, tindakan mengimpor beras dari negara-negara tetangga hanya akan membuat harga beras semakin tinggi. Terlebih, petani-petani Indonesia yang akan jelas merasakan dampaknya bila Indonesia impor.
"Sesaat saja itu kenaikan, jangan gara-gara ada kenaikan lalu kita impor, kalau impor petani yang susah," ujar Sri.
Sri menambahkan, untuk Kabupaten Sleman saja panen padi yang telah dilakukan sudah seluas 2.600 hektar. Menurut Sri, itu akan bertambah mengingat Februari akan ada panen lagi, dan panen dilakukan pula daerah-daerah lain di Indonesia.
Senada, Ketua Kelompok Tani Tanirejo, Lipur Dwianggana mengatakan, sangat banyak lahan pertanian yang awal tahun ini melakukan panen dengan luasan yang luar biasa. Maka itu, ia berharap Indonesia tidak melakukan impor beras.
"Kalau bisa janganlah, harga jatuh kalau impor," kata Lipur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika