REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) membangun tujuh bendungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan bendungan yang dimulai sejak tahun 2014 tersebut guna mengatasi kekurangan air di provinsi dengan curah hujan rendah tersebut.
Tujuh bendungan tersebut merupakan bagian dari 49 bendungan baru yang diprogramkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Biaya pembangunan tujuh bendungan tersebut Rp 5,9 triliun. Sangat penting bagi masyarakat NTT yang kerap mengalami kekurangan air," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kemenpupera Imam Santoso, Senin (8/1).
Secara keseluruhan, pembangunan ketujuh bendungan akan menampung 188 juta meter kubik volume air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik dan pariwisata.
Imam melanjutkan, empat bendungan akan berada di Pulau Timor yakni Bendungan Raknamo, Rotiklot, Manikin, dan Kolhua. Sedangkan tiga lainnya berada di Pulau Flores yakni Bendungan Napun Gete, Temef dan Mbay.
Dari tujuh bendungan, satu bendungan telah selesai yaitu Raknamo, tiga bendungan dalam tahap konstruksi yaitu Rotiklot, Napun Gete dan Temef serta tiga bendungan dalam tahap perencanan dan persiapan yaitu Mbay, Manikin dan Kolhua.
Bendungan Raknamo dimulai pembangunannya oleh Presiden Jokowi pada 20 Desember 2014 dan akan diresmikan pengisiannya oleh Jokowi hari ini (9/1).
Setelah Raknamo, bendungan yang akan selesai selanjutnya adalah Bendungan Rotiklot dengan kapasitas 3,2 juta meter kubik pada Maret 2018 atau lebih cepat delapan bulan dari jadwal semula.
"Bendungan Rotiklot berada di Atambua Kabupaten Belu. Daya tampungnya relatif kecil karena daerahnya sangat kering," ujar Imam.
Lalu, Bendungan Napun Gete yang berkapasitas tampung 6,9 juta meter kubik ditargetkan selesai pada 2020, sementara Bendungan Temef dengan kapasitas tampung56 juta meter kubik dengan target selesai pada 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika