REPUBLIKA.CO.ID,Emil-Uu
KPU mengimbau para cagub-cawagub tak telat mendaftar.
BANDUNG — Partai koalisi sepakat mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) dan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum di Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Keputusan ini diperoleh melalui pembahasan bersama yang dilakukan seluruh pimpinan pusat partai koalisi yang terdiri dari Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura, di Jakarta, Sabtu (6/1) malam.
Menurut Ketua Departemen Pemenangan Jawa Barat DPP PPP Dayat Hidayat, seluruh partai pengusung sepakat mengusung Emil-Uu. "Alhamdulillah, akhirnya telah tercapai yang memang selama ini ditunggu-tunggu," ujar Dayat saat dihubungi, Ahad (7/1).
Dayat mengatakan, kesepakatan ini diperoleh berdasarkan hasil pertemuan partai koalisi. Dalam pertemuan itu, PPP dan Hanura diwakili langsung oleh ketua umum masing-masing, yakni Romahurmuziy dan Oesman Sapta Odang.
Sedangkan PKB, diwakili Ketua Desk Pilkada DPP PKB Daniel Johan dan Nasdem diwakili Ketua Bappilu yang juga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Selanjutnya, seluruh partai tersebut akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk Emil-Uu.
Rencananya, kata dia, surat rekomendasi diterbitkan pada Ahad. Nantinya, pasangan calon yang langsung akan roadshow untuk mengambil surat rekomendasi dari Nasdem, PKB, dan Hanura.
Dayat pun memastikan Emil-Uu sudah akan segera didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat karena telah memenuhi syarat minimal 20 kursi.
Demokrat-Golkar
Politikus Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen menilai, meski Partai Golkar dan Partai Demokrat memiliki pandangan politik yang berbeda, hal tersebut tidak akan menjadi kendala. Menurut dia, pada akhirnya Deddy Mizwar (Demiz) dan Partai Demokrat juga akan mengikuti pandangan Partai Golkar.
"Artinya lebih realistis bahwa mendukung Jokowi ini adalah sebuah target yang realistis untuk kita lakukan sama-sama," kata Happy di Cikini, akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan bahwa orientasi Partai Golkar tidak selalu dikaitkan dengan pilpres 2019, melainkan berorientasi kepada kebutuhan daerah. Orientasi Golkar adalah bagaimana menyejahterakan rakyat, bagaimana melakukan pembangunan yang sustainable.
Sebelumnya, Demiz sempat mengeluarkan pernyataan tidak akan mendukung Jokowi di pilpres 2019 mendatang. Dia menyatakan bahwa hal itu hanya untuk kader Partai Golkar.
"Saya kader Demokrat. Saya harus dengar arahan Demokrat," kata Deddy Mizwar di kantor DPP Partai Golkar, Jumat (5/1) lalu.
Menanggapi hal itu, Happy tidak mempersoalkan pernyataan Demiz tersebut. Menurut dia, hal itu disampaikan bukan atas nama pribadi, melainkan sebagai kader Partai Demokrat.
Secara terpisah, terkait surat keputusan (SK) dukungan terhadap pasangan calon gubernur Jawa Barat Mayjen Sudrajat dan calon wakil gubernur Ahmad Syaikhu rencananya ditandatangani DPP Partai Gerindra pada Ahad (7/1). Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhu yang tengah berkunjung ke Garut.
"Siang ini (Ahad, 7/1), insya Allah Gerindra akan serahkan SK untuk Sudrajat dan saya," katanya pada wartawan di Alun-Alun Garut setelah menghadiri acara Gowes Sabilulungan.
Politikus PKS itu menyatakan siap maju dalam Pilkada Jabar bersama Mayjen Sudrajat dengan diusung oleh PKS dan Gerindra. PKS sudah mengeluarkan SK pencalonan bagi dirinya bersama Mayjen Sudrajat. Tak hanya kedua partai itu, ia berharap PAN ikut bergabung dalam koalisi tersebut.
"Beberapa hari yang lalu, saya dapat informasi langsung dari pengurus PAN yang menghadap pak ketua umum, menurut pandangan Pak Zul (Zulkifli Hasan), katanya tetap gabung dengan PKS," katanya.
Wakil wali kota Bekasi itu menyebut akan mendaftar ke KPU Jawa Barat bersama pasangannya pada 10 Januari mendatang. Sebelum pendaftaran, rencananya dilangsungkan shalat Subuh berjamaah, lalu deklarasi di monumen perjuangan dan diakhiri dengan mendaftarkan diri ke KPU Jawa Barat.
"Tidak ada setingan khusus untuk deklarasi, kami awali dengan bertaqaruf pada Allah dengan subuh berjamaah, kemudian deklarasi di monumen perjuangan dan mendaftarkan diri ke KPUD," ucapnya.
Usai resmi mendapatkan rekomendasi dari PDIP sebagai calon wakil gubernur di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendampingi TB Hasanuddin, Polri pun menyatakan telah mengetahui kabar tersebut dan mempersilakan Anton Charliyan untuk nantinya melakukan proses pengunduran dirinya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal menyatakan, Polri saat ini menunggu proses pengunduran diri personelnya yang resmi mencalonkan diri di pilkada.
Tentunya hal ini dapat diproses setelah para calon resmi ditetapkan oleh KPU pada 12 Februari 2018. "Yang jelas, Kapolri sudah me-nonjob-kan, sambil menunggu proses pengunduran diri," kata Iqbal, Ahad (7/1).
Iqbal menyatakan, Polri sendiri telah melakukan mutasi internal yang salah satu alasannya karena ada personel yang memilih mencalonkan diri di pilkada. Sehingga, Polri melakukan rotasi jabatan di dalam struktural internal agar dapat berfokus pada proses pencalonan dirinya.
Anton Charliyan posisinya digeser dari wakil kepala Lembaga Diklat Polri ke Mabes sebagai analis utama bidang sespimti Lemdiklat Polri.
(rizky suryarandika/ arif satrio nugroho, Pengolah: nashih nashrullah).
Ikuti Whatsapp Channel Republika