Ahad 07 Jan 2018 11:59 WIB

Bima: Saya dan Kang Dedie Langsung Taaruf

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Bayu Hermawan
Wali Kota Bogor Bima Arya
Foto: dok.Humas Pemkot Bogor
Wali Kota Bogor Bima Arya

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Calon pejawat Bima Arya mengatakan, keputusannya memilih Dedie A Rachim sebagai calon wakil wali kota untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bogor, tidak terjadi melalui rapat politik atau diskusi berat. Bima mengungkapkan, keputusan itu melalui salat istikharah.

Tanpa menyebut waktu pasti, Bima menjelaskan, wajah Dedie muncul pada pagi hari pascasalat Istikharah. Padahal, saat itu, ia juga dihadapkan dengan berbagai sosok pilihan yang sudah digadang-gadangkan akan berpasangan dengannya.

"Setelah itu, saya segera berkomunikasi dengan Kang Dedie, menyampaikan hasil salat," ujar Bima ketika ditemui Republika.co.id usai lari pagi bersama Dedie di Lapangan Sempur, Bogor, Ahad (7/1).

Sebelum berkomunikasi, Bima juga sempat merasionalisasi hasil salat Istikharah tersebut. Diiringi dengan pertimbangan dari segi duniawi atau profesionalitas, Bima pun memastikan bahwa menghubungi Dedie adalah keputusan tepat. Proses pinangan Bima dan balasan Dedie pun berlangsung dengan cepat.

"Bisa dibilang, kami tidak pacaran, langsung taaruf. Muncul nama beliau, saya yakin dan sampaikan pada beliau, langsung jalan," kata Bima yang juga mengenalkan tagline Badra (Bima Arya-Dedie A Rachim) kepada masyarakat Kota Bogor.

Begitu diminta untuk mendampingi Bima sebagai bakal calon wakil wali kota Bogor, satu poin prioritas Dedie adalah bagaimana supaya tidak terjadi konflik ketika dirinya menjabat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai pertimbangan mengarahkan Dedie pada keputusan untuk mengundurkan diri dari posisi Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi pada Rabu (27/12).

"Saya merespon dengan proses profesional, di mana saya harus memilih dan fokus. Jadi, saya memilih mengundurkan diri," ucapnya.

Dengan pengalamannya di KPK selama 12 tahun, Dedie akan melakukan stimulus untuk mendorong implementasi pelayanan publik yang lebih transparan guna mencegah tindakan korupsi. Kemajuan teknologi pun dimanfaatkan, termasuk melakukan monitoring melalui e-planning dan e-budgeting.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement