REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jumat (5/1). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait program pemilikan rumah dengan down payment (DP) atau uang muka nol persen.

Anies menjelaskan, BI memberikan skema yang lebih jauh mengenai DP nol persen. "Intinya BI mengajak membuat tim bersama untuk menyusun detail yang lebih baik," ujarnya kepada wartawan usai bertemu Gubernur BI Agus Martowardojo, di Jakarta, Jumat, (5/1).

Ia menjelaskan, tim itu nantinya juga harus melibatkan instansi pusat terkait. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah Tangga (PUPR) serta Kementerian Keuangan. "Harapannya program DP nol persen bisa lebih efisien," ujar Anies.

Pemerintah DKI Jakarta pun berencana membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak kurang lebih 50 ribu unit. BI mengaku menyambut baik rencana tersebut. Hanya saja Agus menilai, di Jakarta cukup banyak tantangan untuk mewujudkan rumah murah bagi MBR. Tantangan utamanya terkait harga rumah yang mahal di wilayah ibu kota.

"Lahannya mahal, kontruksinya mahal, dan untuk finishing mahal. Jadi untuk di Jakarta rumah untuk MBR yang di bawah Rp 350 juta per unit cukup sulit diwujudkan," jelas Agus.

Ia menuturkan, sebagaimana diatur Undang-Undang (UU), MBR merupakan masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per keluarga. "Kalau di bawah itu kan masyarakat perlu ada biaya hidup dulu. Setelah dia jalankan hidup, baru tersedia disposible income untuk bayar bunga dan cicilan," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika