REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta bertemu dengan Menteri Sosial Khofifah Endar Parawansa. Salah satu hal yang dibicarakan ialah lahan pengganti untuk Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata yang hampir penuh. "Mengenai taman makam pahlawan. Kebetulan yang di Kalibata sudah mendekati sold out atau full allocated," kata Sandiaga kepada Khofifah di Rumah Jabatan Mensos RI, Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).
Menurut Sandiaga, pemprov DKI telah menyiapkan lahan baru yang bisa dipakai. Lokasi itu berada di Tegal Alur, Jakarta Barat. Kapasitas yang disediakan mencapai 2.300 makam. "Dan ke depannya ini 2019, di Rorotan kita siapkan 22 hektare," kata Sandiaga.
Menurut Khofifah, taman makam pahlawan nusantara utama (TMP NU) yang terletak di Kalibata diisi sekitar 300 unit per tahun. Kawasan ini diperuntukkan bagi para pahlawan yang mendapatkan bintang republik dan bintang gerilya. Dengan jumlah kebutuhan itu, lokasi yang ada saat ini diperkirakan akan penuh dalam periode tiga tahun mendatang.
Khofifah mengatakan, dua opsi yang diberikan pemprov DKI bisa diterima. Ia berharap ini menjadi solusi untuk mengapresiasi pengorbanan para pahlawan. "Insya Allah opsinya dua sudah sangat fix, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari solusi penghormatan kita kepada mereka yang telah berjuang mengorbankan seluruh energi jiwa raganya untuk bangsa dan negara ini," ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga juga melaporkan beberapa hal lain. Ia meminta agar data yang dimiliki oleh pemprov DKI dan Kemensos RI dapat disinkronisasikan. Sandiaga juga menyinggung soal warga yang tidak terdaftar (unregistered people) di DKI. Ia ingin ada kebijakan bersama antara Kemensos RI dan Pemprov DKI untuk mengatasi mereka.
Menurut Khofifah, warga yang tidak terdaftar sangat mungkin ditemukan. Mereka bukan hanya orang yang tidak memiliki KTP namun juga tidak terdata sebagai warga DKI. "Sangat mungkin mereka kemudian tidak terintervensi oleh program perlindungan sosial. Inilah pentingnya kita saling menyisir supaya program perlindungan sosial sedapat mungkin makin disetarakan perlakuannya dengan mereka yang teregister dan mereka yang tidak teregistrasikan," kata dia.
Khofifah juga meminta Sandiaga mengantisipasi pengurangan jumlah tenaga kerja (downsizing) di sejumlah UPT kementerian sebagai efek adanya UU 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di antara mereka dikhawatirkan akan ada yang mengalami depresi hingga psikotik. "Ini menjadi penting karena sangat banyak masyarakat Indonesia berharap untuk mendapatkan kesejahteraan lalu mereka ingin dapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan itu di Jakarta," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
