REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan lima hal penting, untuk menghadapi pilkada 2018 dan pemilu 2019 mendatang. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan pilkada 2018 dan Pemilu 2019 berjalan aman, tertib, dan lancar.
SBY juga meyakini bahwa presiden Joko Widodo dan para pejabat negara telah mempersiapkan dan mengelola negara dengan sebaik-baiknya. Termasuk memastikan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu yang berintegritas, jujur dan adil.
"Pertama, mari kita junjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu. Secara moral, semua pihak wajib berbuat agar Pilkada dan Pemilu mendatang bisa berlangsung bebas dari kecurangan dan pelanggaran apalagi yang amat keterlaluan," kata SBY di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Bogor, Jumat (5/1).
Dia menegaskan, segala bentuk kekerasan baik fisik atau lainnya juga harus bisa diminimalisasi dalam pesta demokrasi mendatang. Sebab, perilaku tersebut sangat tidak baik digunakan untuk memenangkan kontestasi politik.
Selanjutnya, SBY juga mengingatkan agar penyelenggara Pilkada dan Pemilu bisa menjunjung tinggi integritas dan kualitas kerja dari awal hingga akhir kontestasi politik. Di era digital, semua penyelenggara pemilu juga harus meningkatkan kewaspadaan dan fungsi kontrol.
"Baik jajaran KPU, DKPP harus mampu mencegah dan mengatasi jika ada gangguan yang terjadi. Dalam prakteknya seiring kali terjadi. Maka kami partai Demokrat mengingatkan agar semuanya merencanakan dengan sangat baik," jelas SBY.
Ketiga, SBY juga mengingatkan netralitas negara termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan mutlak dilakukan. Dia menegaskan, semua elemen negara tidak boleh memenangkan salahsatu kandidat, partai politik tertentu dan lainnya.
"Penggunaan keuangan negara juga harus diawasi, jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan pemenangan politik," tegas dia.
Berikutnya, SBY juga mengingatkan peran penting pers media massa yang independen dan adil. Sikap independensi media massa perlu direalisasikan demi Pilkada dan Pemilu yang adil dan demokratis. Media massa, kata dia, tidak sepatutnya memenuhi kepentingan pemilik modal.
"Terakhir, Rakyat lah yang berdaulat. negara harus menjamin hal itu. Rakyat kita makin matang, tertib dan partisipatif. Kita harus menghormati hak-hak rakyat," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
