REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku, telah menyampaikan hasil kajian pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke luar pulau Jawa. Bambang mengaku, untuk langkah selanjutnya masih akan menunggu kebijakan dari Presiden Joko Widodo.

"Nanti Presiden akan memberikan arahan berikutnya," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (4/1).

Bambang mengatakan, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kandidat Ibu Kota baru telah diketahui Presiden.Hal-hal yang menjadi indikator pertimbangan adalah ketersediaan lahan, tingkat risiko bencana, dan ketersediaan infrastruktur. "Meskipun kita membangun kota baru tapi akan lebih efisien nantinya kalau kota baru tersebut jaraknya tidak terlalu jauh dari infrastruktur yang dibutuhkan," ujar Bambang.

Dalam penjelasannya, Bambang menolak menyebut spesifik kandidat-kandidat Ibu Kota baru. Meski begitu, ia memastikan kota tersebut berada di luar Jawa. "Di luar Jawa itu pasti," ujarnya.

Dalam penyusunan kajian, Pemerintah juga melibatkan pihak swasta. Hal itu, kata Bambang, untuk melihat tingkat minat swasta untuk dilibatkan dalam kerja sama dengan Pemerintah.

Ia mengaku, dalam pemindahan Ibu Kota, beberapa negara membutuhkan waktu yang bervariasi. Selain itu, dukungan politik juga diperlukan untuk mewujudkan wacana tersebut.

"Ada satu negara butuh sampai 10 tahun, ada yang lima tahun, ada yang dua sampai tiga tahun. Kita ada beberapa opsi. Kan tergantung memang mau cepat atau mau bertahap," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika