REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan, tidak akan meminta klarifikasi kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait adanya surat dari siswa SMAN 30 Lamongan. Itu setelah ramainya kabar di media sosial terkait adanya siswa SMAN 30 Lamongan yang meminta bantuan ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk pengambilan ijazahnya.
Saiful menyatakan, akan memberikan penjelasan kepada media yang mula-mula memberitakan informasi tersebut. "Kita klarifikasi ke media yang mulai memberikan info itu saja. Kita klarifikasi dengan hasil temuan di lapangan," kata Saiful saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (2/12).
Saiful meminta agar semua pihak tidak ada yang memolitisasi dunia pendidikan. Apalagi, menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Maka dari itu, pendidikan dimintanya untuk tidak dibelok-belokkan dengan pemberitaan yang tidak sesuai.
"Jadi pendidikan adalah pendidikan, dan itu adalah hak kebutuhan dasar masyarakat. Jadi minta tolong kita, niat baik kita dari Provinsi untuk warga Jawa Timur, tolong jangan terus dibelok-belokan dengan berita yang tidak pas," ujar Saiful.
Sebelumnya, viral di media seorang siswa dari SMAN 30 Lamongan mengirim surat kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Siswa tersebut dikabarkan meminta tolong kepada Ahok untuk membantu melunasi biaya sekolah yang jadi penyebab ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah.
Dinas Pendidikan Jawa Timur pun langsung menerjunkan timnya untuk melakukan investigasi di lapangan. Dari hasil investigasi, nama siswa yang dikabarkan mengirim surat ke Ahok ditemukan di SMAN 3 Lamongan. "Jadi ini tim kami sudah turun ke lapangan jadi itu di SMAN 3 lamongan memang benar ada nama anak itu," kata Saiful.
Namun demikian, Saiful lagi-lagi membantah jika SMAN 3 Lamongan mempersulit si anak dalam pengambilan ijazah lantaran terkendala biaya. Saiful mengaku, pihak sekolah menggratiskan segala biaya saat sang anak mengambil ijazah di SMAN 3 Lamongan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
