REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengakhiri tahun 2017, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa meluncurkan resolusi 2018 dengan empat nilai dasar, yaitu disiplin, berkinerja, bersinergi, dan bermartabat.
Peluncuran resolusi tersebut bersamaan dengan pelantikan beberapa eselon 1 dilingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) yang dilakukan di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jumat (29/12).
Hartono Laras dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Sosial. Harry Z Soeratin digeser dari jabatan Sekjen ke posisi Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (Kabadiklit Pensos).
Sementara Edi Suharto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabadiklit Pensos dilantik menjadi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos). Marjuki yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Rehsos telah memasuki masa purnatugas.
"Jabatan eselon 1 yang kosong akan diisi melalui proses seleksi terbuka (open bidding). Ada dua jabatan eselon 1 yang kosong, yakni Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Inspektur Jenderal (Irjen)," kata Khofifah dalam siaran pers kepada Republika.co.id, Sabtu (30/12l.
Khofifah mengatakan, rotasi yang dilakukan diperlukan untuk memaksimalkan capaian program strategis Kemensos.
"Ini bagian dari ikhtiar Kemensos membangun dream team jelang perluasan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Insya Allah Kemensos semakin siap dan solid,k" tuturnya.
Khofifah mengungkapkan, perluasan PKH dan BPNT dimulai pada Februari 2018. Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyatakan rasa optimistisnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan berada di kisaran 9,5 sampai 10 persen pada tahun mendatang. Menurutnya, dengan mekanisme non tunai yang digulirkan pemerintah saat ini, program afirmasi pengurangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat waktu.
"Saya kira fakta di depan mata ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak setengah-setengah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan di seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika