REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Padjajaran, Idil Akbar mengingatkan kembali komitmen Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya bahwa ia tidak ingin ada menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Menurutnya komitmen tersebut sudah jelas, dalam hal ini Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto harus mundur dari jabatannya.

"Menurut saya lebih baik mundur karena pertama untuk menjaga komitmen pemerintahan itu, kedua adalah etika politik," kata Idil saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (28/12).

Idil menambahkan, terlebih lagi Airlangga memiliki tugas berat dalam menaikan elektabilitas Partai Golkar untuk tahun 2019. Tentu hal itu perlu kerja keras dan tidak bisa setengah-setengah. "Harus mengurusi kementerian, harus mengurusi Partai Golkar itu menurut saya akan jadi kontraproduktif juga," ucapnya.

Idil khawatir jika nantinya Airlangga tidak mundur, maka hal itu akan berdampak tidak hanya pada Airlangga tapi juga berdampak ke Presiden Joko Widodo. "Ya publik lah yang menilai, saya kira rawan untuk digoreng, khawatirnya di sana," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika