REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak terjebak pada politik primordial saat menyeleksi jajaran KPU di provinsi dan kabupaten/kota pada awal 2018.

"Jangan sampai KPU terjebak pada politik primordial berbasis afeksi yang akhirnya membuat gagal merekrut figur terbaik," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tantangan Pemilu 2019 begitu berat sehingga penyelenggara Pemilu harus kompeten dan bukan partisan.

Titi mengatakan untuk menunjukkan keseriusannya dalam menyelenggarakan Pemilu yang sebaik-baiknya, KPU harus menghasilkan penyelenggara yang baik pula.

"Dan itu dimulai dari rekrutmen anggota Tim Seleksi yang diisi oleh orang yang punya visi misi terkait kelembagaan KPU yang nasional, tetap dan mandiri," ucap Titi.

Perludem mencatat sebanyak 25 KPU provinsi akan melaksanakan proses penggantian anggota KPU di 326 kabupaten/kota pada periode Mei hingga Desember 2018.

Perludem mendesak KPU mengambil inisiatif untuk mengonsolidasikan seluruh aktor negara yang memiliki otoritas dan sumber daya untuk bekerja sama melawan penyimpangan politik SARA, kampanye berita bohong, serta fitnah dalam Pilkada dan Pemilu.

Pendidikan untuk masyarakat agar menjadi pengguna media sosial yang bijaksana dirasa perlu untuk menjadi agenda prioritas KPU, Bawaslu, Kemkominfo, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenpora, KPPPA, Kemendagri, pemda serta masyarakat sipil.

"Salah satu obat yang mestinya menjadi penawar dalam melawan kampanye jahat dan hoaks adalah dengan menciptakan masyarakat yang melek digital," kata Titi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika