REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nusa Tenggara Barat (NTB) memproritaskan pembangunan Base Transceiver Station (BTS), sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator, di lokasi-lokasi yang terdapat pergerakan ekonomi masyarakat sekitar.
Salah satu yang mendapat perhatian lebih kalah kawasan pariwisata. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Tribudi Prayitno mengatakan, hingga saat ini masih terdapat blind spot di beberapa titik di sejumlah destinasi wisata yang ada di NTB.
Tribudi menyebutkan, sejumlah areal di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang digadang-gadang akan menjadi sebuah kawasan wisata kelas dunia masih terdapat titik yang masuk kategori blind spot.
"(BTS) kita utamakan di titik-titik terjadi kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Jangankan Sumbawa, di Mandalika, Lingsar, Narmada (Lombok) ada juga yang masih blind spot," ujar Tribudi di Mataram, NTB, Rabu (27/12).
Tribudi menyampaikan, pembangunan BTS sendiri merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sendiri tidak memiliki alokasi anggaran dan juga kewenangan dalam pembangunan BTS.
Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB berupaya penuh mendorong pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan BTS di NTB. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB telah mengajukan usulan pembangunan 32 BTS di NTB kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Tahun ini ada beberapa titik blind spot yang dapat intervensi pemerintah pusat untuk dipasang BTS, sudah ada belasan (BTS). Sisanya akan dipasang pada 2018," kata Tribudi menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika