REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pihaknya sudah menelpon dan meminta Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dua hari yang lalu untuk menertibkan parkir. "Kalau memang tidak boleh parkir di alun-alun ya katakan tidak boleh parkir. Karena Keraton itu bagian dari Kota Yogyakarta dan tidak mengurusi parkir," kata Sultan HB X di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (27/12).
Baru-baru ini diketahui ada petugas parkir yang meminta tarif parkir di alun-alun utara hingga mencapai belasan ribu bahkan puluhan ribu untuk setiap mobil. "Sudah dua hari ini saya telepon Wali Kota Yogyakarta agar menertibkan parkir. Kalau parkir di alun-alun sudah ditentukan, ya jangan dinaikkan seenaknya," ungkap Sultan.
Sementara itu secara terpisah Ketua Komisi A DPRD DIY EkoSuwanto menegaskan masalah tarif parkir yang di luar kewajaran jelas menyalahi aturan. Hal itu patut mendapat tindakan tegas agar perilaku tukang parkir dadakan yang mematok tarif sangat mahal di lokasi wisata tidak terulang lagi.
"Ini refleksi bersama yang menunjukkan adanya kesalahan manajemen pengelolaan parkir di Yogyakarta. Karena itu harus ada ketegasan dan perbaikan tata kelola parkir. Karena ruang parkir di Yogyakarta itu terbatas," kata Eko Rabu (27/12).
Dia mengatakan, sikap mematok tarif parkir seenaknya tidak boleh dibiarkan karena merugikan orang lain. Persoalan yang berulang kali setiap kali libur panjang ini sebenarnyabisa diselesaikan jika ada ketegasan dan edukasi. Begitu juga perlu sosialiasi peraturan kepada publik terkait peraturan soal parkir agar tidak terulang. Dia mengatakan, di luar urusan pendapatan, ada masalah tata kelola parkir di Yogyakarta.
Eko menyebut, tukang parkir adalah duta terdepan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Mereka perlu diberikan edukasi agar ramah terhadap wisatawan dan memberikan pelayanan terbaik. Karena itu Pemerintah kota Yogyakarta diharapkan bisa bekerjasama dengan stakeholder dalam memberikan edukasi kepada semua tukang parkir. "Agar memiliki jiwa pelayanan dan bukan hanya berorientasi mendapatkan pendapatan tinggi saat puncak kunjungan wisata," kata Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika