REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan pihaknya sudah meminta kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk segera mengalokasikan anggaran untuk membayar utang-utang pemerintah terhadap Pertamina. Jonan mengatakan, alokasi untuk pembayaran utang tersebut sudah dianggarkan, hanya saja tinggal dicairkan.

Jonan berharap, negara bisa segera melunasi utang-utangnya kepada Pertamina sehingga Pertamina bisa melanjutkan bisnisnya di tengah kondisi minyak dunia yang mahal, namun harga BBM yang tak naik. "Sebenarnya sudah dianggarkan di APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), alokasi untuk Pertamina berapa, utang berapa, ini dorongan supaya pemerintah segera mencairkan," ujar Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (27/12).

Disatu sisi, Direktur Utama PT Pertamina, Elia Massa Manik, menjelaskan total utang pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp 30 triliun. Sedangkan TNI dan Polri berutang Rp 10 triliun. Ia mengatakan, pihak TNI dan Polri sudah membayarkan utangnya sebesar Rp 5,5 triliun.

"Jadi yang 30 triliun kita harap bisa segera dilunasi pada akhir atau awal tahun nanti. Kita sih senang, ya," ujar Elia ditempat yang sama, Rabu (27/12).

Sebelumnya, Elia mengatakan pihak Pertamina sudah melayangkan surat resmi kepada Menteri Keuangan untuk bisa segera melunasi utang kepada Pertamina. Surat itu memuat penjelasan mengenai kondisi keuangan Pertamina dan beberapa proyek ke depan yang membutuhkan dana.

"Saya kirim surat ke Menkeu, BUMN, dan ESDM, di situ kami sampaikan dengan terang seperti apa, termasuk kami ingatkan juga soal konsep project on going ke depan. Jadi penyampaian tertulis sudah kami sampaikan," kata Elia.

Menurut Elia dengan pemerintah membantu Pertamina melunasi tunggakan subsidi maka akan membuat perusahaan tersebut bisa mengejar ketertinggalan. Apalagi banyak proyek strategis yang kini diemban Pertamina yang membutuhkan biaya yang besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika