REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan rumah dengan down payment (DP) atau uang muka 0 rupiah rencananya akan dimulai pada Januari 2018. Terkait hal tersebut, Anggota DPRD DKI Komisi D Bestari Barus meminta Pemprov DKI memastikan segmen penerima program ini yang dianggapnya belum jelas sampai sekarang.
Bestari menilai, segmen penerima DP 0 rupiah menjadi penting untuk diperjelas. Sebab,menurutnya, hal itu terkait keinginan awal memperuntukkan program tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Siapa yang berhak itu yang penting," kata dia saat dihubungi, Selasa (26/12).
Legislator dari Fraksi Nasdem itu meyakini rumah DP 0 tak akan mampu dijangkau masyarakatberpenghasilan UMP jika harus membayar cicilan sebesar Rp 2 hingga 3 juta perbulannya.
Bestari menilai, rumah DP 0 rupiah ini hanya mampu dijangkau oleh yangberpenghasilan minimal Rp 7 juta. "Itu kan satu unitnya satu bulan selama 25 tahun itu harus bayar Rp 2,4 juta. Segmen mana sebetulnya yang mau diambil," ujar dia.
Perkembangan rencana pembangunan rumahdengan DP atau uang muka 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur masih membereskan perizinan. Sampai saat ini persoalan perizinan itu sedang dikerjakan PD Pembangunan Sarana Jaya.