REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta semua organisasi partai politik (Parpol) di Tanah Air harus solid dan kompak menjelang tahun politik yang meliputi proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, pemilihan anggota legislatif (Pileg), hingga pemilihan presiden (Pilpres).
Hal ini disampaikannya pada Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-11 Partai Hanura di Pantai Marina, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jokowi mengatakan, kepemimpinan parpol harus dapat menjadi tauladan bagi masyarakat.
"Kepemimpinan parpol harus memberikan tauladan untuk rakyat, melakukan pendidikan politik untuk masyarakat," kata Presiden, dari siaran resmi Istana.
Tak hanya itu, Presiden juga mengingatkan, parpol harus memiliki orientasi yang jelas untuk menjaga NKRI, memperkuat Pancasila, serta Bhineka Tungga Ika. Lebih lanjut, di tengah arus globalisasi dunia yang semakin cepat berkembang, beredarnya berita bohong juga dapat tersebar dengan cepat. Hal ini pun menjadi ujian bagi persatuan bangsa.
"Artinya apa? NKRI selalu diuji tapi kita tahu bahwa NKRI itu tahan uji. Pancasila juga diuji tapi kita tahu Pancasila itu tahan uji, tahan banting. Bhinneka Tunggal Ika juga selalu diuji, tapi kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu tahan uji. Meskipun kita berbeda beda, kita bermacam-macam tapi kita tetap satu dalam NKRI, kata Jokowi.
Karena itu, ia mengingatkan agar kader Partai Hanura harus selalu waspada untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, kader partai juga harus turut mengembangkan politik yang santun, berkarakter, berhati nurani, menjauhi fitnah dan caci maki, berlandaskan hati nurani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada kader Partai Hanura untuk menjadikan Hanura sebagai partai modern, profesional, dan dicintai masyarakat luas.
"Saya mengajak Partai Hanura agar terus bersinergi dengan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, dan memperkecil ketimpangan," ucap Jokowi.
Dalam acara ini turut dihadiri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang.