Kamis 21 Dec 2017 15:57 WIB

Sisi Lain Dampak Pembangunan Infrastruktur Besar-besaran

Rep: Mg01/ Red: Muhammad Hafil
Kendaraan melintas di samping salah satu lokasi pengerjaan pembangunan infrastruktur di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/12). PT Jasa Marga akan menghentikan sementara pembangunan konstruksi Light Rail Transit (LRT) dan Tol layang Jakarta-Cikampek II elevated, sepanjang tol Jakarta-Cikampek mulai 22 Desember 2017 hingga 2 Januari 2018 guna mengurai kepadatan kendaraan pada arus mudik Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018.
Foto: Risky Andrianto/Antara
Kendaraan melintas di samping salah satu lokasi pengerjaan pembangunan infrastruktur di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/12). PT Jasa Marga akan menghentikan sementara pembangunan konstruksi Light Rail Transit (LRT) dan Tol layang Jakarta-Cikampek II elevated, sepanjang tol Jakarta-Cikampek mulai 22 Desember 2017 hingga 2 Januari 2018 guna mengurai kepadatan kendaraan pada arus mudik Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tidak hanya berdampak pertumbuhan, namun juga ada dampak kemiskinan.

"Dampak kemiskinannya apa? Kalau masyarakatnya tidak dipersiapkan sumber dayanya," kata Mulyadi saat Dialog Terbuka Iluni UI yang diselenggarakan di UI Depok, Kamis (21/12).

Ia menjelaskan, ketika ada pembangunan jalan, kemudian harga tanah naik lalu dijual, dari situ aspek konsumtif masyarakat menjadi tinggi, uang hasil jual tanah digunakan untuk membeli kendaraan atau membangun rumah.

"Terjadi kemiskinan, yang tadinya memiliki tanah, jadi tidak punya tanah, yang tadinya memiliki kolam, jadi tidak punya kolam, yang tadinya punya sawah, jadi tidak punya sawah," kata Mulyadi.

Menurutnya perlu ada peraturan regulasi, perda atau undang-undang yang mengatur pembatasan penjualan tanah. Penjualan tanah harus memiliki dasar filosofi yang kuat apa yang menjadi dasar penjualan.

"Ini suatu saat akan memberikan sumbangsih kemiskinan yang tinggi, manusia, masyarakat Jawa Barat nanti banyak yang tidak memiliki lagi akses terhadap tanah," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement