REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menilai rotasi dan mutasi perwira jajaran TNI sepenuhnya merupakan masalah internal TNI. Karenanya, sikap dan pandangan Partai Demokrat berkaitan dengan rotasi para perwira tinggi jajaran TNI, menghormati hubungan sipil dan militer sesuai dengan semangat demokrasi serta reformasi TNI dan Polri berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

"Rotasi dan mutasi perwira jajaran TNI sepenuhnya masalah internal TNI. Tidak boleh dibawa ke arena politik," ujar Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (21/12).

Pernyataan tersebut dikeluarkan partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyusul pro kontra atas pembatalan sebagian mutasi pati TNI dari Panglima TNI sebelumnya Gatot Nurmantyo oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanjo. Partai Demokrat setiap ada keputusan yang memunculkan pro dan kontra sebaiknya dijelaskan ke publik.

"Jika ada polemik serta pro kontra terhadap keputusan Panglima TNI tersebut diharapkan TNI bisa memberikan penjelasan yang utuh dan lengkap, sehingga bisa dimengerti dan dipahami rakyat," kata Imelda.

Partai Demokrat, lanjut Imelda, kembali menyerukan agar hubungan sipil-militer dan hubungan militer dengan politik dikembalikan ke semangat demokrasi, reformasi TNI dan Polri, serta UU yang berlaku. "Politik dan militer harus saling menghormati tetapi tidak saling mencampuri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika