REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat, menerima dana Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 110,274 triliun dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat. Dana tersebut, akan dibagikan ke kabupaten/ kota dan kementerian lembaga di daerah.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota dan juga Satuan Kerja (Satker) kementerian dan lembaga di daerah untuk menggunakan dana APBN dalam menunjang kinerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dana tersebut, terdiri dari dua. Pertama, daftar isian pelaksanaan dari pusat yang dilaksanakan di daerah oleh kementerian lembaga di daerah, Satker, sebesar Rp 43 triliun, dan dana transfer yang diterima kabupaten/ kota sebesar Rp 66 triliun," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher, kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (19/12).
Aher menilai, kalau dana yang dikucurkan pemerintah pusat tersebut digunakan dengan tepat maka akan mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa faktor yang bisa didorong melalui anggaran ini. Yakni, meningkatkan pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat.
Politikus PKS ini mengatakan, sebagian besar dana transfer yang berjumlah Rp 66 triliun tersebut digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Yakni, sekitar Rp 34 triliun untuk gaji pegawai DAU, dan Rp 17 triliun untuk pembanguan sumber daya manusia semisal BOS SD, SMP, SMA, dan kesehatan.
"Termasuk dana operasional kesehatan puskesmas, JKN, dan dana pembangunan lainnya," katanya.
Selain itu, kata dia, pada anggaran tersebut, didalamnya juga ada anggaran untuk bantuna dana desa yang dialokasikan sebesar Rp 4 Triliun. Nantinya, setiap desa di Jabar yang berjumlah 5.321 desa tersebut akan menerima kurang lebih Rp 400 juta. Penyerahan Dana DIPA dan Dana Transfer tersebut dihadiri langsung Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika