REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru 69 persen di pertengahan Desember menunjukkan adanya kekurangan dalam pengelolaan. Dia lantas membandingkannya dengan penyerapan anggaran saat menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.
"Saya mengelola Dikbud, (penyerapannya) 93-94 persen,karena kita atur spread-nya dengan baik. Jadi kalau pengaturannya baik maka uang bisa keluar sesuai progres program," kata dia di Balai Kota, Senin (18/12) lalu.
Anies mengatakan, penagihan harusnya terjadwal lebih baik. Dia mencontohkan, perjanjian kerja sama harus dilakukan revisi. Artinya, durasi kerja bukan hanya satu tahun tetapi dibreakdown empat kali sehingga menjadi per kwartal. Maka, kata dia, otomatis evaluasi kinerjanya juga per kwartal.
"Yang sering terjadi kalau sudah di ujung baru dibayar semua. Itu fenomena di Jakarta seperti itu, maka kita akan ubah semuanya," ujar dia.
Penyerapan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 sampai saat ini baru sekitar 69 persen. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menyebut penyerapan anggaran hingga akhir tahun diprediksi tidak akan bisa mencapai 100 persen.
"Nanti akhir tahunprediksi kita (penyerapan anggaran) akan 86 persen," kata Saefullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
