REPUBLIKA.CO.ID, Banyak yang telah dilakukan Muhammadiyah untuk mendukung dan membantu Bangsa Palestina yang tengah berjuang mendapatkan hak kemerdekaannya dan etnis Rohingya yang terusir dari tanah kelahirannya. Muhammadiyah pun terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk menempuh jalur politik dan diplomasi guna membantu Bangsa Palestina dan etnis Rohingya.
Dukungan Muhammadiyah untuk Bangsa Palestina dan etnis Rohingya sudah dilakukan sejak dulu. Segala cara yang baik dan bermanfaat akan terus dilakukan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia agar persoalan pelik dan lama ini bisa dicarikan penyelesaian yang maksimal.
Ketua Bidang Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Bahtiar Effendy mengatakan, apa yang telah dilakukan Muhammadiyah terhadap Palestina kalau diceritakan secara rinci panjang sekali. Sebab dukungan tersebut sudah diberikan sejak lama.
"Barangkali yang masih segar dalam ingatan warga Muhammadiyah adalah dukungan yang digalang pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an, ketika simbol perjuangan bangsa Palestina digerakkan oleh Yasser Arafat," kata Prof Bahtiar kepada Republika, Rabu (13/12).
Ia menceritakan, melalui juru bicara Muhammadiyah pada waktu itu Lukman Harun, Muhammadiyah memberikan dukungan tanpa syarat bagi perjuangan Bangsa Palestina. Mulai dari dukungan kampanye politik di luar negeri untuk kemerdekaan Palestina. Sampai dengan bantuan keuangan termasuk ke Kedutaan Besar Palestina yang ada di Jakarta.
Ia melanjutkan, dukungan juga diberikan dengan membangun prakarsa persaudaraan bagi Bangsa Palestina yang dimotori oleh Prof Din Syamsuddin yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Forum ini lintas organisasi-beyond Muhammadiyah, tapi penggerak utamanya adalah kader Muhammadiyah.
"Tapi yang paling utama dari itu semua adalah soliditas warga Muhammadiyah, konsistensi mereka, mungkin juga umat Islam Indonesia yang mendukung tanpa syarat bagi Palestina," ujarnya.
Mengenai dukungan dan bantuan Muhammadiyah terhadap etnis Rohingya, dikatakan Prof Bahtiar, juga tampak jelas dan nyata. Muhammadiyah memprotes tindakan kekerasan kemanusiaan yang dideskripsikan sebagai genosida atau persekusi yang dilakukan terhadap etnis Rohingnya. Dua kali PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan keras tentang hal ini.
Ia menyampaikan, Muhammadiyah tidak berhenti dengan pernyataan. Muhammadiyah juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya. Muhammadiyah mengirim dokter-dokter dan para perawat ke tempat pengungsian Muslim Rohingnya di Cox Bazar, Bangladesh.
Muhammadiyah melakukan need assessment wilayah etnis Rohingnya, di Provinsi Rakhine, Myanmar. Aktivis Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Rahmawati Husein pergi ke wilayah etnis Rohingya sebanyak tiga kali. Untuk melihat situasi lapangan dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh warga Rohingya.
"Tahun depan apabila Myanmar telah membuka akses bagi bantuan Internasional, Muhammadiyah Aid akan masuk dengan bantuan kemanusiaan yang telah dikumpulkan oleh warga Muhammadiyah melalui LazisMu," terangnya.
Mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi Palestina baru-baru ini. Menurut Prof Bahtiar, persoalan Palestina melawan Israel adalah persoalan martabat. Persoalan hak sebuah bangsa dan kedaulatan wilayah Negara Palestina yang diduduki Israel.
Ia menegaskan, yang dilakukan secara sepihak oleh Amerika Serikat (AS) baru-baru ini dengan mengklaim Yerusalem sebagai Ibukota Israel memperkeruh masalah. Serta menimbulkan masalah tambahan dan mengembangbiakkan kekerasan.
"Karenanya nanti kalau ada persoalan yang semakin muncul di kawasan itu, sumber utamanya adalah menjadikan Yerusalem sebagai Ibukota (Israel). Jangan lagi dicari-cari sumber yang lain, sumbernya adalah itu," tegasnya.
Ia menjelaskan, sudah tentu Muhammadiyah menolak keputusan Amerika Serikat yang mengklaim Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Mudah-mudahan pertemuan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bisa membalik putusan Amerika Serikat. Indonesia dan Turki menolak keputusan Amerika Serikat, dan sudah menjadi viral pidato PM Malaysia yang menolak keras keputusan Amerika Serikat.
Mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi etnis Rohingya, menurut Prof Bahtiar, Myanmar harus bertanggung jawab mengembalikan warga Rohingnya yang mengungsi ke Bangladesh dan beberapa negara lain. Etnis Rohingya adalah warga Myanmar yang terusir atau terpaksa harus pergi dari wilayah mereka (Internally Displaced Persons).
Maka, menjadi tanggung jawab Myanmar untuk mengembalikan mereka ke Rakhine secara aman. "Langkah bijak selanjutnya adalah Myanmar harus memberikan hak kewarganegaraan bagi Rohingya, tidak ada cara lain," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika