REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo optimis pada pada tahun 2017 ekonomi Jatim tumbuh sesuai target, yakni sebesar 5,6 persen. Menurutnya, banyak faktor yang mendukung perekonomian Jatim bisa tumbuh, yang diantaranya kinerja investasi dan perdagangan yang terus mengalami kemajuan.
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo mencontohkan kinerjanya investasi di Jatim yang dirasanya cukup membanggakan. Dimana, izin prinsip investasi sampai dengan kuartal III 2017 sebesar Rp 88,07 triliun, sedangkan realisasi investasinya sebesar Rp 113,15 triliun.
"Pada tahun 2018 diharapkan meningkat, apalagi didukung oleh daya tarik investor yang semakin meningkat, keramahan bisnis yang ditawarkan Jatim, dan adanya kebijakan yang kompetitif," kata Soekarwo di Surabaya, Kamis (14/12).
Politikus Demokrat itu melanjutkan pemaparannya di bidang perdagangan. Pakde Karwo menjelaskan, sampai dengan kuartal III 2017 Jatim mengalami surplus Rp 116,13 triliun. Situasi ini menunjukan adanya peningkatan dibandingkan kuartal III 2016 yang tercatat sebesar Rp 100,56 triliun.
"Kinerja tersebut didukung dengan adanya 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar orang nomor satu di Jatim itu.
Selain itu, lanjut Pakde Karwo, faktor lain yang bisa meningkatkan perekonomian Jatim, yaitu daya saing yang unggul. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, terdapat empat syarat, dimana syarat-syarat tersebut telah dijalankan oleh Pemprov Jatim.
Empat syarat yang dimaksud Soekarwo adalah terjaganya stabilitas makroekonomi, pemerintahan dan tata letak kelembagaan keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja, serta kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.
Pakde Karwo menambahkan, guna meningkatkan daya saing industri, Pemprov Jatim telah menambah persentase pendidikan berbasis vokasional. Saat ini, perbandingan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim yakni 35 persen berbanding 65 persen. Itu pun masih akan terus dikembangkan, sehingga tercapai rasio ideal, yakni 30 persen untuk SMA dan 70 persen untuk SMK .
"Kami akan terus menindaklanjuti prosentase keberadaan SMK, meskipun dari 2600 SMK yang ada di Jatim baru 1.100 yang terakreditasi A. Penambahan SMK ini nantinya diupayakan agar bisa mengisi kebutuhan SDM yang profesional di sektor industri khususnya bidang manufaktur," kata Soekarwo.
Selain itu, untuk memenuhi standard tenaga kerja yang dibutuhkan pasar industri, Pemprov Jatim juga mendirikan 270 SMK Mini atau Balai Latihan Kerja (BLK) Plus. Keduanya memberikan pendidikan selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai kebutuhan pasar.
"Setelah enam bulan dididik, mereka keluar dengan membawa sertifikat dengan standard internasional. Ijazah atau sertifikat ini bisa digunakan untuk melamar sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan," ujar Soekarwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika