REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Dinkominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Purbalingga menggelar pelatihan jurnalistik untuk sekitar 60 petugas humas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelatihan digelar di aula kantor Dinkominfo, Selasa (12/12).
Ketua panitia Pelatihan Jurnalistik, Budi Santosa, menyebutkan pelatihan diselenggarakan agar semua petugas Humas di OPD memiliki kemampuan membuat rilis berita dan juga mampu mampu memanfaatkan media sosial.
"Dengan kemampuan membuat rilis dan memanfaatkan medsos, diharapkan petugas humas di OPD menyampaikan kebijakan pelayanan publik yang diberikan masing-masing OPD, serta mampu mengatasi informasi Hoax yang ada di medsos," jelasnya.
Kegiatan pelatihan diberikan oleh wartawan Suara Merdeka Ryan Rachman dan Kabid Humas dan IKP (Informasi Komunikasi Publik) Prayitno.
Prayitno dalam paparannya menyebutkan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, maka berbagai berbagai informasi bisa diperoleh dari media sosial. Namun menurutnya, tidak semua informasi yang disampaikan merupakan informasi yang benar.
"Bahkan sangat banyak informasi bohong atau Hoax yang bisa menjatuhkan kredibilitas institusi," jelasnya.
Hal ini, menurutnya, menjadi tugas petugas Humas untuk mengatasi informasi Hoax agar tidak sampai dianggap sebagai informasi yang benar.
"Anggota Bakohumas dituntut untuk membangun opini publik yang positif di lingkup tugas dan pelayanannya," jelasnya.
Dia menyebutkan, anggota Bakohumas tidak bisa lagi berada di zona nyaman. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini, petugas Bakohumas harus dapat bertransformasi ke dunia digital yang menuntut gerak cepat, kreatifitas dan sikap inovatif.
"Anggota Bakohumas tidak bisa lagi berpuas diri dengan capaian kinerja saat ini. Tapi harus terus memacu diri untuk meningkatkan kapasitas dan kompentensi seiring dengan tuntutan dan perkembangan zaman," jelasnya.
Pendekatan one way traffic yang dulu bisa dilakukan, harus diubah ke pola pendekatan two way traffic'.
"Hal itu diperlukan agar mampu memenuhi common interest, yakni mempertautkan dan mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat secara cepat," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
