REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Bawaslu menindak tegas praktik melanggar dalam Pilkada serentak. Suksesnya pilkada, menurut Tjahjo, terjaminnya stabilitas dalam pesta demokrasi.

"Tidak ada politik uang, sanksi dari Bawaslu harus tegas kalau ada calon tertangkap tangan harus didiskualifikasi," kata Tjahjo di Tapos, Depok, Jabar, Selasa (12/12).

Tjahjo mengatakan peran kepolisian dan BIN juga akan menentukan stabilitas jalannya pilkada, pileg maupun pemilu. Kemudian, suksesnya pemilihan juga ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat. "Pilkada 2016 74 persen, target KPU tahun depan 78 persen. Lalau kalau pileg, pilpres kalau bisa di atas 80 persen," ujarnya.

Tjahjo juga mengimbau tidak ada kampanye berujar kebencian, menggunakan isu SARA dan berbau fitnah baik dari calon maupun tim sukses. Mendagri meminta kepolisian dan Panwaslu menindak kampanye berujar kebencian.

"Pilkada yang bener itu adu program, bagaimana membangun daerah, mempercepat pembangunan dan membangun kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain itu, Tjahjo juga optimistis Pilkada serentak 2018 berjalan lancar, kendati sejumlah daerah dinilai rawan, seperti Jabar dan Papua. Meski begitu, menurutnya, kerawanan diyakini bisa ditangani dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika