REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Seorang nenek bernama Ida Farida di Depok, Jawa Barat, terus berjuang menuntut haknya dalam dugaan kasus penyerobotan tanah oleh sebuah perusahaan golf di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ida terus melakukan perlawanan hukum meskipun dalam sidang di Pengadilan Negeri Depok gugatannya ditolak majelis hakim. Dia memutuskan akan melakukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung.

“Saya akan melakukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung,” ujar Ida, Senin (11/12).

Ida menceritakan, kasus penyerobotan tanah miliknya sudah bergulir hampir 20 tahun. Lahan yang diperjuangkannya itu pun menjadi tidak bermanfaat karena sengketa yang berlarut-larut. Selain tanah miliknya, ada juga tanah milik masyarakat lainnya. “Masyarakat menghendaki sengketa ini cepat selesai. Mereka juga meminta pemerintah pusat segera mengambil alih kasus sengketa lahan tersebut,” klaim Ida.

Ida berharap, pemerintah pusat dan Presiden Joko Widodo memperhatikan kasus sengketa tanah yang sudah hampir berjalan dua dekade dan tak kunjung selesai. Apalagi, sertifikat tanah telah dibatalkan sesuai dengan SK Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat No.08/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 14 Maret 2017.

“Kami meminta pemerintah dan Presiden Jokowi memperhatikan kasus sengketa tanah ini. Berdasarkan informasi, sertifikat HGB sudah dibatalkan oleh BPN.”

Menurut Ida, mantan menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan pernah menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap lahan-lahan sengketa karena konflik berkepanjangan sehingga berujung pada terlantarnya pengelolaan lahan.

“Solusi awalnya, pemerintah akan memanggil pihak-pihak berkonflik. Jika lahan yang disengketakan bisa memperoleh jalan keluar, maka sertifikat tanah akan dikeluarkan. Namun jika tidak ada solusi, maka negara akan mengambil lahan tersebut,” kata Ida mengulangi pernyataan Ferry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika