REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pencalonan Menteri Perindustrian Airlangga sebagai salah satu ketua umum partai Golkar menggantikan Setya Novanto ditanggapi beragam. Fungsionaris Partai Perindo menilai hal ini bisa bertabrakan dengan spirit Presiden Jokowi bahwa pimpinan partai tidak boleh menjabat sebagai menteri dalam kabinet Jokowi-JK.
Ketua Bidang Energi dan Perindustrian Partai Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan meminta agar presiden bisa dengan cermat melihat perkembangan situasi. Karena, menurutnya, jika fokus menteri perindustrian lebih kepada dinamika pertarungan internal Partai Golkar maka hal itu bisa tertuju pada kekosongan kekuasaan dalam Kementerian Perindustrian.
Terlebih lagi, kata Hendrik, Menteri Airlangga telah menegaskan bahwa pemerintah tengah membangun berbagai sarana infrastruktur dan desain regulasi yang tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan dunia usaha dan masyarakat secara umum.
“Kita harus memaknai bahwa jabatan menteri adalah sebuah amanah rakyat yang diwujudkan dalam bentuk penugasan presiden. Sebaiknya jika ada menteri yang ingin maju dalam kontestasi ketua umum partai politik, izin mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Hendrik Kawilarang dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Senin (11/12).
Hendrik mengkhawatrikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang ada di depan mata, tidak bisa dinikmati sektor industri. Dikarenakan menteri terkait akan lebih fokus dan sibuk dengan urusan kontestasi internal partai. Karena momentum tidak akan datang kedua kalinya dengan situasi yang sama.
“Tentu hal ini akan sangat terkait dengan isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi dengan segera. Pilihannya adalah, secara terhormat Menteri Airlangga mengundurkan diri dan fokus dengan kontestasi internal Partai Golkar, atau Presiden Jokowi memasukkan Kementerian Perindustrian sebagai daftar menteri yang di reshuffle,” kata Hendrik menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
