REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Untuk menghindarkan dari dampak bencana, beberapa masyarakat Bantul yang tinggal di titik rawan bencana harus direlokasi. Karena titik rawan kian menyebar, maka kemungkinan peserta relokasi tahun depan akan meningkat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Dwi Daryanto mengatakan, program relokasi ini merupakan program yang rutin dilakukan setiap tahun. "Terdapat 10 kepala keluarga (KK) yang direlokasi setiap tahun," ujarnya, Senin (11/12).
Dalam program itu, setiap KK mendapat bantuan Rp 25 juta. Menurutnya, selama ini anggaran itu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Namun jika sedang ada bencana maka kemungkinan akan ada bantuan dari kementerian dan BNPB. Bantuan itu diperlukan karena kemungkinan besar peserta relokasi tahun depan akan bertambah" kata dia.
Ia pun mengatakan, peserta relokasi merupakan masyarakat yang tinggal di daerah yang paling rawan terjadi bencana longsor. Menurut dia, beberapa kecamatan yang paling rawan adalah Piyungan, Dlingo, Pundong dan Imogiri.
Dwi pun menyadari, program relokasi merupakan program yang membutuhkan anggaran yang besar karena berkaitan dengan penyediaan lahan tempat tinggal baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah lain seperti penguatan lahan yang rawan longsor dengan menanam pohon.
Selain itu, lanjutnya, disarankan agar setiap warga yang akan membuat rumah harus memperhatikan teknik dan lokasi pembangunan. Hal ini diperlukan agar rumah yang dibangun kedepanya terhindar dari ancaman longsor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika