REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua ICMI Orwil Jawa Timur (Jatim) Ismail Nachu menyatakan, sejatinya tidak terlalu mempersoalkan konten pernyataan Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie terkait dukungan 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya, pihaknya keberatan dengan deklarasi bahwa pernyataan tersebut resmi sebagai representatif organisasi.
Dia berpandangan pernyataan Jimly sebagai ijtihad politik itu sah saja. Sebab ijtihad menjadi salah satu kompetensi anggota ICMI yang notabene kaum cendekiawan.
"Namun yang kita persoalkan ketika ijtihad itu diklaim sebagai statemen bersama. Padahal belum pernah ada pembicaraan sebelumnya," kata Ismail, Senin (11/12).
Dia menilai konten pernyataan tersebut memang menimbulkan perdebatan yang diharapkan menjadi wacana untuk didiskusikan. Tetapi ketika muncul berita di media bahwa itu diklaim representasi organisasi, ICMI Jatim merasa keberatan, bahkan termasuk pengurus pusat.
Segala kemungkinan apa pun, menurut dia, bisa dicarikan terobosan. ICMI Jatim pun tidak menggugat kapasitas Jimly melakukan ijtihad karena memang berkompetensi. Jadi yang dilihat di sini adalah problem etik, bukan problem isinya.
Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pernyataan dukungan dua periodenya terhadap Presiden Joko Widodo adalah pernyataan resmi
"Itu pernyataan resmi ketua umum di Istana resmi, di depan presiden resmi," kata Prof Jimly kepada Republika melalui pesan tertulis, Ahad (10/12) malam.
Hal itu adalah jawaban Jimly terkait apakah ada yang perlu diklarifikasi terkait protes dari sejumah pimpinan ICMI di daerah, dan menyebut pernyataan Jimly sebagai pernyataan pribadi, bukan pernyataan organisasi (ICMI). Jimly justru menegaskan bahwa pernyataannya itu resmi sebagai ketua umum.
Sebelumnya, sSaat pembukaan Silaknas ICMI di Istana Kepresidenan pada Jumat (8/12) mengatakan, ICMI tidak pernah ragu untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun. Bukan untuk kepentingan orang per orang, melainkan semata-mata untuk kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
Pernyataannya tersebut menuai polemik. Beberapa pengurus ICMI di daerah juga menanggapi pernyataan Ketua Umum ICMI tersebut. Ketua Bidang Hukum dan HAM ICMI Orwil Jawa Barat, Cecep Suhardiman merasa seharusnya pernyataan tersebut tidak diungkapkan oleh Jimly. Pihaknya sangat menyayangkan statement politik itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
