REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, merupakan sosok paling pas yang dapat menggantikan Setya Novanto (Setnov) sebagai ketua umum Partai Golkar. Setidaknya menurut Agung, ada dua kriteria yang membuat Airlangga dirasa pantas menggantikan Novanto.
Agung menjelaskan, sejumlah tokoh Golkar, seperti Titiek Soeharto dan Aziz Syamsudin maupun Airlangga Hartarto merupakan sosok-sosok yang berkualitas. Namun. kebutuhan partai berlambang pohon beringin saat ini bukan hanya sekedar memilih seorang ketua umum.
"Kami menghadapi situasi yang sangat berat di mana ada penurunan di Golkar, baik penurunan elektabilitas, kepercayaan publik dan sebagainya. Karena itu, Golkar membutuhkan satu sosok yang pas dalam mengendalikan situasi ini, kami berpikir bahwa Airlangga merupakan sosok yang tepat," kata Agung dalam konferensi pers di kediamannya yang berada di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Ahad (10/12).
Selain itu, sosok ketua umum Golkar ke depannya diharapkan memiliki karakter yang kuat, dengan latar belakang pendidikan baik dan didukung kemampuan memadai sebagai ketua umum. "Jika Airlangga terpilih, kami minta agar langsung melakukan konsolidasi besar-besaran dalam rangka memenagkan Pilkada 2018, pileg dan Pilpres 2019," tegas Agung.
Senada dengan Agung, Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Agus Komarudin (Akom). Menurut Akom, Airlangga adalah satu-satunga menteri dari Golkar dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Posisi ini dipandang strategis dalam kaitannya dengan komunikasi dan koordinasi Golkar dengan Jokowi sebagai capres yang didukung pada Pilpres 2019 mendatang. "Ini akan memudahkan komunikasi politik dalam rangka dukungan Golkar kepada Jokowi," tegas Akom.
Pada Ahad (10/12), Agung Laksono yang mewakili Kosgoro, Agus Komarudin (SOKSI) dan Roem Kono (MKGR) menyampaikan pernyataan sikap untuk mendesak pelaksanaan munaslub pada 20 Desember 2017. Ketiga organisasi trikarya yang merupakan pendiri Partai Golkar ini sepakat menuntut penyelesaian polemik internal partai berlambang pohon beringin tersebut, menyusul status Ketua Umum, Setya Novanto yang saat ini menjalani proses hukum kasus korupsi KTP-el.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
