REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memetakan momen paling sering munculnya hoaks atau kabar bohong. Menurutnya, event pemilihan kepala daerah menjadi yang paling rawan disusupi oleh konten hoaks.
Ia menilai hoaks bertujuan saling menjatuhkan dan menjelek-jelekan antar pihak yang ikut serta dalam momen perebutan kekuasaan.
"Seperti Pilkada, Pilgub, ini paling rawan dan paling banyak disusupi konten hoaks. Saling serang. Padahal ini tidak boleh," katanya pada wartawan usai menghadiri kegiatan Sosialisasi 3 tahun Program Jokowi-JK di Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ahad (10/12).
Kemenkominfo berupaya mencari solusi lewat kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menyebut Kemenkominfo dan MUI setuju mengeluarkan fatwa Muamalah Medsosiah. Kandungan fatwa itu berupa pedoman bermedia sosial.
"Muamalah Medsosiah ini nanti fatwanya dikeluarkan oleh MUI," ujarnya.
Tak hanya menggandeng MUI, Kominfo juga merangkul penyelenggara pemilu.
"Mulai dari KPU sampai dengan Bawaslu.Termasuk kami juga menggandeng perusahaan-perusahaan media sosial yang ada di Indonesia," tuturnya.
Adapun untuk portal yang mengandung konten hoaks, Kemenkominfo sudah membangun mesin dengan sistem khusus guna memberantasnya. Mesin itu berfungsi dalam analisa portal-portal yang nengandung unsur hoaks.
"Nanti akan diketahui isinya bertentangan dengan UU ITE atau tidak. Ada unsur hoaksnya atau tidak. Kalau ada akan langsung kami blok," jelasnya.
Selanjutnya, ia mengajak masyarakat lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Misalnya tidak membuat postingan-postingan yang mengandung unsur fitnah, ghibah dan namimah.
"Karena melawan hoaks ini harus kita lakukan bersama-sama," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika