REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa program sosial yang dijalankan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Beras Sejahtera (Rastra) yang ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan disinkronkan sehingga dapat tersalurkan tepat sasaran dan waktu.
Puan juga mengatakan bahwa tujuan program ini adalah agar masyarakat yang dalam kondisi pra-sejahtera mendapat akses untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya.
"Dengan program ini, masyarakat akan lebih terpenuhi kebutuhan dasarnya dan pemerintah hadir dengan program yang langsung menyentuh masyarakat, baik melalui program PKH, rastra atau BPNT," ujar Menko PMK Puan Maharani usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) membahas kelanjutan Evaluasi Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2017 dan Persiapan Pelaksanaan Bansos Rastra dan BPNT 2018 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, dalam siaran persnya, Jumat (8/12).
Hadir dalam rapat antara lain: Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensos Kofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Sumarno, Wamenkeu Mardiasmo, seluruh Direktur Utama Bank anggota Himbara, dan perwakilan Kementerian/Lembaga.
Puan mengatakan, program rastra tahun 2018 akan ditransformasikan menjadi BPNT secara bertahap. Artinya bansos rastra tidak diberikan dalam bentuk beras secara langsung. Namun secara bertahap Rastra ini akan ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dibagikan dalam bentuk kartu keluarga sejahtera.
Menko PMK Puan menerangkan tiga hal utama dibahas pada rapat kali ini, yaitu : jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Tahun 2018, waktu pelaksanaan penyaluran BPNT, dan implikasi yang perlu diantisipasi serta menjadi perhatian.
“Data KPM by name, by address telah diserahkan oleh Kemensos kepada Bank Penyalur disertai dengan Berita Acara Serah Terima,” jelas Menko PMK.
Ditambahkannya, perluasan penyaluran BPNT Tahun 2018 akan dilaksanakan dalam 4 tahap, yakni tahap I pada Februari, tahap II pada Maret, tahap III pada Juli, dan tahap IV pada Agustus. Total KPM program bansos pangan adalah sebesar 15,498,936 KPM yang tersebar di 514 Kab/Kota.
“Untuk mendukung kelancaran penyaluran BPNT, setidaknya dibutuhkan 75,529 e-warong yang akan disiapkan secara bertahap,” urai Puan Maharani.
E-Warong sendiri adalah tempat pembelanjaan bansos yang merupakan agen bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) atau warung-warung masyarakat yang telah berjualan sembako. Keluarga Penerima Manfaat dapat memanfaatkan bantuannya dalam bentuk beras dan telur. Adapun pemasok bahan pangan ke e-warong bersifat terbuka.
Untuk memastikan kesiapan e-warong, Himpunan Bank Negara (Himbara) akan menyediakan mesin EDC di setiap e-warong dan melakukan edukasi kepada agen.
Melalui kartu keluarga sejahtera dalam program BPNT ini, lanjut Puan, masyarakat bisa menukarkannya dengan beras atau beras-telur di e-warung sehingga kualitas beras bisa dipilih oleh keluarga penerima manfaat.
"Tentunya nanti masyarakat bisa memilih beras sesuai dengan yang diinginkan. Kartu Bantuan Pangan ini bisa ditukar beras dan bisa juga beras-telor," jelas Puan.
Sebelum menutup rapat, Menko PMK menegaskan agar penyaluran BPNT dan Bansos Rastra berjalan sesuai arahan Presiden, hindari keterlambatan penyaluran bantuan yang berakibat kerugian bagi masyarakat.
"Program ini harus menjadi perhatian bersama dan semua pihak yang terlibat agar bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya," harap Puan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
