REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menjalang akhir tahun 2017, PT Petrokimia Gresik (PG) menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi. Dari lini I hingga IV, gudang produsen, penyangga, distributor, hingga kios, stok pupuk bersubsidi PG mencapai 955,905 ton.
"Jumlah stok inj hampir tiga kali lebih banyak dari stok ketentuan minimum yang ditetapkan Kementerian Pertanian, yaitu sebesar 367,497 ton," kata Sekretaris Perusahaan PG Yusuf Wibisono dalam siaran persnya, Jumat (8/12).
Yusuf menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi nasional pada 2017 adalah 9,55 juta ton. Dari jumlah tersebut, PG mendapat alokasi sebesar 4,93 juta ton atau 51 perden dari alokasi nasional. "Dari alokasi 4,93 juta ton tersebut, PG telah menyalurkan sebesar 4,48 juta ton atau 91 persen dari alokasi yang menjadi tanggungjawabnya," ujar Yusuf.
Yusuf juga menyatakan, dalam penyaluran pupuk bersubsidi, perusahaan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), serta SK Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota Madya. Artinya, perusahaan mendistribusikan pupuk bersubsidi berpegang teguh pada prinsip 6 tepat, yaitu tepat tempat, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat waktu.
Yusuf kemudian memaparkan sejumlah kendala yang sering ditemui di lapangan. Diantaranya adalah ketika menjelang akhir tahun, alokasi pupuk bersubsidi di daerah telah habis.
Sehingga, perusahaan bersama dinas pertanian setempat berusaha merealokasi pupuk bersubsidi, baik antar tempat maupun waktu. Realokasi ini ditindaklanjuti dengan terbitnya surat keputusan dari dinas provinsi atau kabupaten yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam merelokasi pupuk bersubsidi.
Kendala lain yang ditemui adalah, kebutuhan pupuk lebih besar daripada alokasi pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan. Sehingga terdapat jarak kebutuhan pupuk yang tidak terpenuhi. "Untuk mengatasi hal ini, perusahaan menyediakan pupuk nonsubsidi di kios-kios resmi," kata Yusuf.
Selain itu, kendalanya juga masih terdapat petani yang belum tergabung dalam kelompok tani dan membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Padahal, berdasarkan aturan, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani wajib tergabung dalam kelompok tani dan membuat RDKK.
Untuk itu kami mengimbau kepada petani agar tergabung dalam kelompok tani dan mengajukan RDKK. Untuk teknisnya dapat menghubungi dinas pertanian setempat, ujar Yusuf.
Dari segi pemupukan, kendala yang ditemui adalah masih terdapat petani yang menggunakan pupuk secara berlebihan. Sehingga serapan pupuk menjadi tinggi, namun kurang efisien. Padahal, perusahaan merekomendasi pemupukan bebanding 5:3:2. Yaitu, 500 kg/ha pupuk organik Petroganik, 300 kg/ha pupuk NPK Phonska, dan 200 kg/ha pupuk Urea.
Kami terus mensosialisasikan pemupukan berimbang kepada petani. Karena sudah terbukti melalui serangkaian demonstration plot di berbagai daerah. Hasilnya, pemupukan berimbang minimal dapat meningkatkan panen 1-2 ton per hektar, ujar Yusuf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika