REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyebabkan selalu ada potensi separatisme serta konflik komunal.
"Konflik komunal berbasis suku, agama, ras dan antar-golongan akan selalu ada sehingga harus terus diwaspadai," kata Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, di Ruang Rapat Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (6/12).
(Baca: Indeks Demokrasi Indonesia Tahun Ini Menurun)
Dia menjelaskan lebih jauh di era reformasi demokrasi politik yang seringkali mengarah kepada liberalisasi, berpotensi menjadi liberal dilema. Menurut dia, apabila kondisi itu tidak dikelola secara bijaksana, bukan tidak mungkin konflik komunal tersebut akan meningkat menjadi konflik vertikal berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan.
Sesuai doktrin TNI saat ini maka tugas TNI yang masih sangat relevan adalah TNI sebagai kekuatan penyerang, TNI sebagai kekuatan pertahanan, TNI sebagai kekuatan pendukung, dan TNI sebagai instrumen kekuatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun yang menjadi keputusan politik negara.
Hadi mengatakan dalam atmosfer globalisasi yang kompleks, kemajuan teknologi, arus imigrasi manusia, sebaran informasi dan media serta pertumbuhan jaringan yang bersifat multinasional, semuanya menjadi sangat tidak mungkin untuk dikendalikan. Menurut dia kondisi tersebut mengakibatkan ancaman-ancaman tersebut dapat muncul di mana saja dan kapan saja.
"Salah satu dampak ini dapat dirasakan secara nyata dengan berkembangnya paham radikalisme di tataran lingkungan strategis nasional yang ternyata memiliki benang merah dengan radikalisne ISIS dan paham radikal lainnya di Timur Tengah," katanya.
Dia mengatakan hal lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah sebaran media sosial yang mampu membuat instabilitas dan keresahan masyarakat serta bahkan mobilisasi massa atau konflik meski mayoritas infonya berasal dari sumber sumber yang kurang jelas atau hoaks.
Namun di sisi lain menurut dia, berbagai ancaman tersebut tidak menggantikan ancaman inheren yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia sebagai konsekuensi geopolitiknya yang berupa kepulauan besar dan terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
Komisi I DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dimulai pukul 10.00 WIB. Pemaparan visi-misi calon Panglima dilakukan secara terbuka, namun pemaparan langkah kebijakan TNI ke depan dan pendalaman materi uji kelayakan dilakukan secara tertutup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
